Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Inilah Info Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|15:00 WIB
Bagikan:
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Inilah Info Iuran BPJS Kesehatan Terbaru
Info iuran BPJS Kesehatan terbaru usai Presiden Jokowi umumkan hapuskan sistem kelas BPJS Kesehatan. (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Berikut info iuran BPJS Kesehatan terbaru usai Presiden Jokowi umumkan hapuskan sistem kelas BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan yang digunakan sebagai jaminan kesehatan masyarakat Indonesia dikabarkan akan mengalami perubahan sistem di tahun 2025 mendatang.

Perubahan sistem ini terkait dengan penghapusan sistem kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Penggantian sistem kelas dari BPJS Kesehatan ke KRIS dapat menjadi standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Pasal 103B Ayat 1, bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

Adapun, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar paling lambat pada 30 Juni 2025.

Lebih lanjut, dalam pasal 103B Ayat 7 disebutkan bahwa penerapan tarif, manfaat dan iuran KRIS setelah kebijakan baru akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

Meski sistem kelas BPJS Kesehatan akan dihapuskan dan diganti KRIS, namun besaran iuran peserta BPJS Kesehatan tidak berubah sesuai aturan yang berlaku.

Bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, berikut besaran iuran BPJS Kesehatan yang berlaku:

Kelas I: Rp 150.000 per bulan

Kelas II: Rp 100.000 per bulan

Kelas III: Rp 42.000 per bulan (dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 per orang) sehingga peserta hanya membayar Rp 35.000.

Itulah informasi mengenai iuran BPJS Kesehatan terbaru usai Presiden Jokowi umumkan hapuskan sistem kelas BPJS Kesehatan. (inm)

Berita Terbaru

Evaluasi 100 Hari Kepala BGN: Ungkap Dugaan Korupsi, Ratusan Yayasan Perantara Potong Biaya Produksi

Evaluasi 100 Hari Kepala BGN: Ungkap Dugaan Korupsi, Ratusan Yayasan Perantara Potong Biaya Produksi

Nasional12 menit lalu
Update Timeline Program Maganghub Batch 3 Angkatan II 2026, Jangan Sampai Ketinggalan!

Update Timeline Program Maganghub Batch 3 Angkatan II 2026, Jangan Sampai Ketinggalan!

Nasional2 jam lalu
TAUD Data 13 Massa Aksi yang Ditangkap Usai Demo Indonesia Sadar, Satu di Antaranya Anak di Bawah Umur

TAUD Data 13 Massa Aksi yang Ditangkap Usai Demo Indonesia Sadar, Satu di Antaranya Anak di Bawah Umur

Nasional3 jam lalu
FIF Fun Run Subang 2026 Digelar 7 November, Catat Agendanya!

FIF Fun Run Subang 2026 Digelar 7 November, Catat Agendanya!

Lifestyle3 jam lalu
ADVERTISEMENT
Download Kalender 2027 Resmi Kemenag, Dilengkapi Libur Nasional dan Cuti Bersama

Download Kalender 2027 Resmi Kemenag, Dilengkapi Libur Nasional dan Cuti Bersama

Lifestyle4 jam lalu
Perkiraan Jam Tanding Wakil Indonesia di Hylo Open 2026

Perkiraan Jam Tanding Wakil Indonesia di Hylo Open 2026

Olahraga4 jam lalu
5 Warna Cat Interior Rumah yang Hangat, Bikin Hunian Lebih Nyaman dan Estetik

5 Warna Cat Interior Rumah yang Hangat, Bikin Hunian Lebih Nyaman dan Estetik

Lifestyle5 jam lalu
Gandeng AGAVI Institute, Bapperida Buka Program Subang Youth Preneur 2026 Untuk Pelaku UMKM

Gandeng AGAVI Institute, Bapperida Buka Program Subang Youth Preneur 2026 Untuk Pelaku UMKM

Subang5 jam lalu
PPN Pembalut Wanita Masih Dipungut, Wacana Pembebasan Belum Masuk Kajian

PPN Pembalut Wanita Masih Dipungut, Wacana Pembebasan Belum Masuk Kajian

Nasional6 jam lalu
Penjelasan BPJS Kesehatan Soal Isu Penonaktifan PBI JK Untuk Desil Tertentu

Penjelasan BPJS Kesehatan Soal Isu Penonaktifan PBI JK Untuk Desil Tertentu

Nasional6 jam lalu