Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Tahukah Kamu Ternyata di Korea dan Jepang Warganya Gak Minat Jadi PNS Kok Bisa?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|18:20 WIB
Bagikan:
Tahukah Kamu Ternyata di Korea dan Jepang Warganya Gak Minat Jadi PNS Kok Bisa?
Tahukanh Kamu Ternyata di Korea dan Jepang Warganya Gak Minat Jadi PNS Kok Bisa? (Sumber Foto CNBC Indonesia)

PASUNDAN EKSPRES- Di Korea dan Jepang, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah bukanlah pilihan utama bagi banyak orang.

Hal ini kontras dengan situasi di Indonesia, di mana banyak yang memilih karier sebagai PNS. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya?

1. Budaya dan Persepsi

Di Korea dan Jepang, ada persepsi bahwa menjadi PNS tidak menarik dan kurang prestisius.

Budaya kerja di kedua negara tersebut lebih cenderung menekankan pada inovasi dan kreativitas, yang dianggap kurang tersedia dalam lingkungan kerja pemerintah.

Di samping itu, pekerjaan di sektor swasta atau di perusahaan startup dianggap lebih menarik dan menawarkan peluang yang lebih besar untuk pengembangan karier.

2. Tuntutan Kerja yang Tinggi

PNS di Korea dan Jepang sering kali dihadapkan pada tuntutan kerja yang tinggi dan prosedur yang rumit.

Jumlah pekerjaan yang harus dilakukan seringkali terlalu banyak, sementara sistem yang kaku membuat efisiensi kerja terhambat.

Hal ini membuat banyak orang lebih memilih untuk bekerja di sektor swasta, di mana mereka bisa memiliki lebih banyak kendali atas waktu dan tugas mereka.

3. Kurangnya Penghargaan dan Insentif

Meskipun menjadi PNS di Indonesia menawarkan berbagai macam benefit dan keamanan pekerjaan, hal ini tidak selalu berlaku di Korea dan Jepang.

Gaji yang lebih rendah dan kurangnya penghargaan serta insentif bagi PNS membuat profesi ini kurang diminati oleh masyarakat setempat.

Di samping itu, sistem promosi yang lambat dan kurangnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan juga menjadi faktor penentu.

4. Perubahan Sosial dan Demografi

Perubahan sosial dan demografi juga memainkan peran dalam penurunan minat terhadap profesi PNS di kedua negara tersebut.

Generasi muda cenderung memiliki nilai dan aspirasi yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Mereka lebih cenderung mencari pekerjaan yang memberikan ruang untuk kreativitas dan pertumbuhan pribadi, daripada terikat pada sistem yang konvensional dan terkadang kaku.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, pemerintah Korea dan Jepang perlu mempertimbangkan reformasi dalam sistem kerja publik mereka.

Ini termasuk meningkatkan fleksibilitas, memberikan insentif yang lebih besar, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan merangsang.

Dengan demikian, mereka dapat menarik lebih banyak talenta muda dan memperkuat administrasi publik mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta24 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta30 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang32 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang36 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang38 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang43 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional59 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu