Gugatan THN Amin Pilih Isu Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024!
PASUNDAN EKSPRES - Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengungkapkan perubahan signifikan dalam elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Mereka menyoroti lonjakan tajam tersebut yang, menurut mereka, terjadi setelah adanya campur tangan kekuasaan melalui 'operasi pengerahan sumber daya negara'.
Informasi ini diungkapkan dalam dokumen gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). THN AMIN menekankan bahwa lonjakan drastis ini menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan.
"Dapat terlihat dari lonjakan elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang signifikan. Hal ini terjadi setelah operasi pengerahan sumber daya negara, terutama setelah mesin pemenangan tersebut dijalankan," ujar pernyataan THN AMIN dalam gugatan PHPU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, selasa 26 Maret 2024.
Selanjutnya, THN AMIN menguraikan bahwa elektabilitas Prabowo sebelum Agustus 2023 hanya sekitar 24,6 persen. Namun, pada bulan Oktober 2023, saat Prabowo dipasangkan dengan Gibran, angka elektabilitasnya melonjak di atas 30 persen.
"Dan angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 51,8 persen pada bulan Februari 2024," tambah mereka.
Menurut THN AMIN, lonjakan yang tidak wajar sebesar 34 persen dalam waktu lima bulan antara sebelum dan sesudah adanya dugaan intervensi kekuasaan ini patut dipertanyakan.
"Periode tersebut mulai dari Oktober 2023 hingga Februari 2024," jelas mereka.
Selain itu, THN AMIN juga mencatat adanya keterlibatan lembaga kepresidenan dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti kunjungan-kunjungan Presiden Joko Widodo yang sering kali disertai dengan pembagian bantuan sosial (bansos).
Lebih lanjut, THN AMIN mengungkapkan bahwa provinsi-provinsi yang menjadi fokus operasi adalah daerah-daerah di mana Prabowo mendapatkan dukungan rendah pada Pemilu 2014 dan 2019.
"Presiden Joko Widodo dengan sengaja mengunjungi daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar, sekitar 27 juta pemilih. Bahkan, beliau melakukan kunjungan sebanyak 16 kali di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang signifikan," tandas mereka.
