Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Gugatan THN Amin Pilih Isu Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024!

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|23:06 WIB
Bagikan:
Gugatan THN Amin Pilih Isu Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024!
Gugatan THN Amin Pilih Isu Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024! (Foto @narasinewsroom)

PASUNDAN EKSPRES - Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengungkapkan perubahan signifikan dalam elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Mereka menyoroti lonjakan tajam tersebut yang, menurut mereka, terjadi setelah adanya campur tangan kekuasaan melalui 'operasi pengerahan sumber daya negara'.

Informasi ini diungkapkan dalam dokumen gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). THN AMIN menekankan bahwa lonjakan drastis ini menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan.

"Dapat terlihat dari lonjakan elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang signifikan. Hal ini terjadi setelah operasi pengerahan sumber daya negara, terutama setelah mesin pemenangan tersebut dijalankan," ujar pernyataan THN AMIN dalam gugatan PHPU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, selasa 26 Maret 2024.

Selanjutnya, THN AMIN menguraikan bahwa elektabilitas Prabowo sebelum Agustus 2023 hanya sekitar 24,6 persen. Namun, pada bulan Oktober 2023, saat Prabowo dipasangkan dengan Gibran, angka elektabilitasnya melonjak di atas 30 persen.

"Dan angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 51,8 persen pada bulan Februari 2024," tambah mereka.

Menurut THN AMIN, lonjakan yang tidak wajar sebesar 34 persen dalam waktu lima bulan antara sebelum dan sesudah adanya dugaan intervensi kekuasaan ini patut dipertanyakan.

"Periode tersebut mulai dari Oktober 2023 hingga Februari 2024," jelas mereka.

Selain itu, THN AMIN juga mencatat adanya keterlibatan lembaga kepresidenan dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti kunjungan-kunjungan Presiden Joko Widodo yang sering kali disertai dengan pembagian bantuan sosial (bansos).

Lebih lanjut, THN AMIN mengungkapkan bahwa provinsi-provinsi yang menjadi fokus operasi adalah daerah-daerah di mana Prabowo mendapatkan dukungan rendah pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Presiden Joko Widodo dengan sengaja mengunjungi daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar, sekitar 27 juta pemilih. Bahkan, beliau melakukan kunjungan sebanyak 16 kali di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang signifikan," tandas mereka.

Berita Terbaru

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional5 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline40 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu