ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

PASUNDANEKSPRES.ID - Sehari setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, Indonesia Corruption Watch (ICW) membawa persoalan pembahasannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Organisasi antikorupsi tersebut melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman atas dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.
Alasan utama ICW laporkan Puan Maharani karena menilai proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berjalan secara terbuka.
ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah naskah rancangan undang-undang yang disebut tidak disebarluaskan kepada masyarakat. ICW mengaku belum pernah memperoleh dokumen tersebut maupun diundang untuk mengikuti perumusan aturan itu.
Program Manager sekaligus Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan disampaikan sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut. Laporan itu juga ditujukan kepada Habiburokhman yang memimpin Komisi III DPR selama proses pembahasan.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” ujar Ibrahim di dikutip dari CNN Indonesia.
Ibrahim menyebut MKD telah menerima laporan tersebut. ICW juga membawa kembali persoalan somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR dengan tenggat waktu 16 November 2026.
Namun, menurutnya, somasi itu belum mendapat jawaban hingga pengaduan etik diajukan.
DPR Klaim Pembahasan Libatkan Berbagai Pihak
Di tengah pengaduan ICW, Habiburokhman memberikan penjelasan mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III. Ia menyebut pembahasan telah dimulai sejak September 2025 dan melibatkan berbagai pihak melalui 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman setelah persetujuan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Puan Maharani dalam pidatonya saat rapat paripurna menyampaikan bahwa pembahasan undang-undang telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengikuti proses legislasi.
Ia berharap keterbukaan tersebut dapat mencegah kesalahpahaman terhadap proses penyusunan aturan.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” ujar Puan.
DPR kemudian mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Puan Maharani.
Adapun laporan ICW kini berada di MKD untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Hingga berita ini ditulis, MKD belum memberikan tanggapan.
(pm)
