Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

PASUNDANEKSPRES.ID - Pendapatan Asli Daerah (PAD Subang) mencatatkan realisasi sebesar Rp810,07 miliar atau mencapai 77,64 persen dari target yang telah ditetapkan Rp1,045 triliun.
Sebagai perbandingan, pada 2023 realisasi PAD tercatat sebesar Rp632 miliar, kemudian naik menjadi Rp718 miliar pada 2024 dan Rp839 miliar pada 2025.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang, Dadang Darmawan menyampaikan, capaian PAD tersebut ditopang oleh sejumlah sektor pendapatan, terutama pajak daerah yang telah mencapai realisasi di atas 90 persen.
"Berdasarkan data, realisasi pajak daerah mencapai 92,20 persen atau sekitar Rp519,689 miliar. Sementara itu, retribusi daerah terealisasi 79,05 persen atau Rp193,987 miliar," terangnya kepada Pasundan Ekspres pada Kamis (19/11/2026).
Adapun sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 68,67 persen atau Rp16,608 miliar. Sedangkan lain-lain PAD yang sah masih berada di angka 37,98 persen atau sekitar Rp79,789 miliar.
Dadang menjelaskan, Bapenda Kabupaten Subang terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.
"Upaya yang kami lakukan adalah mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menggali seluruh sumber pendapatan baru, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Termasuk memaksimalkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah," jelasnya.
Dia menyebut, optimalisasi pendapatan juga dilakukan melalui pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif terhadap tunggakan, hingga operasi gabungan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, lanjutnya, Bapenda juga menerapkan sejumlah strategi pendukung, di antaranya pemberian stimulus dan penghapusan denda sesuai kebijakan yang berlaku, serta memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan.
"Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan dari seluruh sektor sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara optimal," ungkap Dadang.
Mengejar Target PAD Subang
Dadang menegaskan, sinergi lintas OPD dan optimalisasi potensi pajak serta retribusi menjadi bagian penting dalam upaya mengejar target PAD Subang.
"Dengan realisasi yang telah mencapai Rp810,07 miliar atau 77,64 persen, Bapenda terus mendorong percepatan penerimaan agar target PAD dapat tercapai secara maksimal hingga penutupan tahun anggaran," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyebut sedikitnya ada empat sumber pendapatan yang menjadi perhatian pemkab. Antara lain optimalisasi pajak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset tanah milik daerah, serta pengembangan kawasan Pujasera.
Reynaldy mengatakan strategi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah tanpa membebani masyarakat. Pemkab Subang, kata dia, harus mencari berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor usaha dan aset milik pemerintah daerah.
“Bapenda tugas nyari duit. Jadi saya sampai push ke Bapenda. Bagaimana caranya potensi sekecil apapun yang bisa kita cari,” kata Reynaldy dalam program Bincang-Bincang Pasundan.
Menurutnya, Bapenda perlu lebih agresif menggali potensi pajak, termasuk dari perusahaan yang beroperasi di Subang. Sejumlah potensi yang mulai dioptimalkan antara lain pajak air tanah serta pajak makanan dan minuman yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
“Kita harus cari uang, kita harus mencari sumber PAD yang maksimal tapi jangan membebankan masyarakat lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Komisi II DPRD Subang mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah tantangan fiskal daerah dan kebutuhan untuk memperkuat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten.
Dalam podcast bersama Pasundan Ekspres, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Subang, Teguh Pujianto menjelaskan, bahwa BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.
Menurutnya, Kabupaten Subang memiliki enam BUMD dengan komposisi kepemilikan yang berbeda. Empat di antaranya merupakan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang, yakni BPR Subang, Perumda Air Minum, PT Subang Energi Abadi, dan PT Subang Sejahtera. Sementara itu, dua lainnya merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham gabungan.
Meski memiliki potensi usaha yang beragam, kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Subang masih relatif kecil. Dalam pemaparannya, Teguh menyebut kontribusi tersebut berada di kisaran 1,39 persen dari total PAD daerah.(cdp/ysp)
