Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|09:12 WIB
Bagikan:
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui (Image From: Canva)

PASUNDANEKSPRES.ID - Upaya negara untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya, terutama dalam hal pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Melalui undang-undang ini, negara tidak hanya memiliki kewenangan merampas aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dapat melakukan perampasan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Aturan tersebut menjadi salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset. Mekanisme yang dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture (NCB) ini dapat diterapkan, antara lain, terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, maupun pelaku yang tidak diketahui identitas atau keberadaannya. Namun, terdapat persyaratan nilai aset minimal Rp1 miliar.

Tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, undang-undang ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, mulai dari narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Pengaturan di dalamnya juga mencakup mekanisme penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran dan penyitaan aset, termasuk kekayaan yang berada di luar negeri. Di sisi lain, UU ini memberikan ruang keberatan bagi pihak yang merasa memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk dirampas, terutama apabila aset tersebut diperoleh secara sah dan dengan itikad baik.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berada di bawah pembentukan Presiden.

Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Puan mengatakan pengesahan tersebut dilakukan tanpa paksaan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena RUU yang telah lama dibahas akhirnya dapat diselesaikan.

"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," ujar Puan.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

Lantas, apa saja ketentuan penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset? Berikut beberapa poin utama yang perlu diketahui yang dilansir dari beberapa sumber. 

1. Aset Dapat Dirampas Meski Tanpa Putusan Pidana

Salah satu ketentuan utama dalam UU Perampasan Aset adalah dimungkinkannya penyitaan dan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 yang mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Mekanisme kedua dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap pemilik atau pelaku.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana, terutama ketika proses penuntutan pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu.

2. Tujuh Jenis Tindak Pidana yang Asetnya Dapat Dirampas

Pasal 4 UU Perampasan Aset mengatur tindak pidana yang dapat menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.

Korupsi menjadi tindak pidana utama yang dapat dikenai mekanisme perampasan, baik berdasarkan maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Selain korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lainnya yang juga masuk dalam cakupan pengaturan, yaitu:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan cakupan tersebut, perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk menangani hasil korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

3. Empat Kategori Aset yang Bisa Dirampas Negara

Pasal 5 menjelaskan jenis aset yang dapat menjadi objek perampasan.

Pertama, aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang sudah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta pribadi maupun milik orang lain. Kategori ini mencakup modal, pendapatan, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aset tersebut.

Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, berupa benda bergerak dan berwujud yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan.

Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Keempat, aset lain yang secara sah dimiliki pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.

Khusus untuk kategori terakhir, perampasan harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai.

UU ini juga memberikan ketentuan khusus terhadap aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Perampasan terhadap aset tersebut tidak boleh mengubah fungsinya sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.

4. Perampasan Tanpa Vonis Berlaku untuk Kondisi Tertentu dan Aset Minimal Rp1 Miliar

Pasal 6 mengatur kondisi yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa:

  • Meninggal dunia.
  • Melarikan diri.
  • Mengalami sakit permanen.
  • Tidak diketahui identitasnya.
  • Tidak diketahui keberadaannya.

Selain memenuhi salah satu kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan tanpa putusan pidana harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.

Ketentuan nilai minimum ini menjadi salah satu batasan penting dalam penerapan mekanisme NCB.

Sementara itu, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Artinya, apabila proses hukum pidana terhadap pelaku masih dapat dilanjutkan, perampasan aset tidak serta-merta menghentikan proses pertanggungjawaban tersebut.

5. Pemblokiran Transaksi dan Penyitaan Aset

UU Perampasan Aset juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah penelusuran dan pengamanan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam Pasal 16, diatur mekanisme penghentian transaksi melalui lembaga yang berwenang untuk kepentingan penelusuran penyidik.

Penghentian transaksi tersebut dilaksanakan paling lama lima hari sejak surat permintaan diterima oleh lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, Pasal 17 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya dugaan bahwa aset tersebut merupakan aset tindak pidana.

Ketentuan ini memungkinkan aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan diamankan agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung.

6. Aset di Luar Negeri Juga Dapat Ditelusuri dan Disita

Pengaturan perampasan aset dalam UU ini tidak terbatas pada kekayaan yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 22 mengatur mekanisme pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri melalui permintaan kepada lembaga berwenang di negara tempat aset tersebut berada.

Apabila permintaan pemblokiran atau penyitaan ditolak oleh negara yang bersangkutan, penyidik dapat mengambil langkah alternatif.

Negara dapat memblokir atau menyita aset lain milik orang yang sama yang berada di Indonesia sebagai pengganti, sepanjang nilainya setara dengan aset tindak pidana yang hendak diamankan.

Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen untuk menghadapi praktik penyembunyian atau pemindahan hasil kejahatan ke luar negeri.

7. Ada Perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

UU Perampasan Aset juga mengatur perlindungan terhadap pihak yang merasa haknya dirugikan akibat permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana.

Berdasarkan Pasal 30, setiap orang yang merasa memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk dirampas dapat mengajukan keberatan.

Keberatan tersebut dapat disampaikan dengan alasan bahwa aset yang dimaksud bukan merupakan hasil tindak pidana atau diperoleh secara sah dan dengan itikad baik menurut hukum.

Namun, hak mengajukan keberatan memiliki batasan.

Pasal 30 ayat (5) menyebutkan bahwa keberatan tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan/atau berstatus daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, serta advokatnya.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi memiliki kepentingan sah terhadap aset yang menjadi objek perampasan.

8. Presiden Membentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas

UU Perampasan Aset mengamanatkan pembentukan dua badan baru untuk memastikan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset berjalan secara terstruktur.

Badan Pengelola Aset

Berdasarkan Pasal 53, pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.

Badan ini memiliki tugas mengelola aset sebelum dan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, pengelolaan meliputi:

  • Penyimpanan aset tindak pidana.
  • Pengamanan aset tindak pidana.
  • Pemeliharaan aset tindak pidana.
  • Penilaian aset tindak pidana.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tugasnya mencakup pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang maupun tanpa lelang, pemanfaatan, serta pengembalian aset tindak pidana.

Badan Pengawas Perampasan Aset

Selain badan pengelola, Pasal 61 mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang juga dibentuk oleh Presiden.

Badan ini terdiri atas lima orang anggota dan memiliki sejumlah tugas pengawasan, di antaranya:

  • Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik serta jaksa pengacara negara.
  • Mengawasi kinerja badan pengelola aset.
  • Memastikan transparansi dan akuntabilitas proses perampasan serta pengelolaan aset.
  • Menyusun kode etik.
  • Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.
  • Menyelenggarakan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
  • Memberikan sanksi kepada penyidik dan jaksa pengacara negara yang melanggar kode etik.
  • Berkoordinasi dengan lembaga terkait.
  • Mengevaluasi kinerja pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.

Badan Pengawas juga diwajibkan menyampaikan laporan pengawasan secara berkala satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan kepada Presiden dan DPR RI.

Tidak Berlaku Surut, Implementasi Dimulai Setelah 12 Bulan

Selain delapan poin tersebut, terdapat dua ketentuan penting mengenai pemberlakuan UU Perampasan Aset.

Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum undang-undang mulai berlaku.

Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa UU Perampasan Aset mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketentuan masa transisi tersebut memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan regulasi.

(ipa)

Berita Terbaru

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

Nasional2 menit lalu
Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Headline7 menit lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

Nasional15 menit lalu
Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Headline27 menit lalu
Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Olahraga11 jam lalu
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Nasional11 jam lalu
Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang13 jam lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta13 jam lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta13 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta14 jam lalu