Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Menuai Kontroversi, Disebut sebagai Cara Jokowi Bertahan setelah Lengser

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|14:10 WIB
Bagikan:
Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Menuai Kontroversi, Disebut sebagai Cara Jokowi Bertahan setelah Lengser
Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Menuai Kontroversi, Disebut sebagai Cara Jokowi Bertahan setelah Lengser (Image From: Illustration/Pexels/Tom Fisk)

PASUNDAN EKSPRES - Izin tambang untuk ormas keagamaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi telah menimbulkan kontroversi.

Kebijakan ini membangkitkan beragam pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan di Indonesia.

Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Menuai Kontroversi 

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2004 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021, pemerintah telah membuka keran perizinan pertambangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas).

Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, di mana pemerintah memberikan kemudahan bagi ormas untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.

Dalam aturan tersebut, terdapat tambahan pasal, yaitu Pasal 83A yang tertulis, "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan".

Pasal tersebut membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). WIUPK sebelumnya merupakan area yang dicakup oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

BACA JUGA: Profil Putra Nababan, Anggota Komisi X DPR RI yang Sentil PSSI, Ternyata Mantan Jurnalis

BACA JUGA: Basuki Hadimuljono Diminta Selesaikan Hal Ini Usai Ditunjuk Presiden jadi Plt Kepala Otorita IKN

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah memastikan untuk segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa pemerintah akan memberikan konsesi atau hak pengelolaan tambang batubara kepada PBNU sebagai organisasi keagamaan.

"Bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," ujarnya, dikutip dari YouTube KompasTV Pontianak, Selasa (4/6). 

Dalam pernyataan tertulis PBNU k. H Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas keagamaan, telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JAT), penekanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ini merupakan cara Presiden Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah lengser.

JAT menilai bahwa pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya organisasi keagamaan, sudah sering dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak dulu. Kali ini, kebijakan ini memiliki tujuan agar Jokowi tetap dapat merawat pengaruhnya di organisasi-organisasi keagamaan bahkan setelah lengser dari jabatan presiden.

Tindakan pemerintah ini juga dianggap sebagai upaya Presiden Jokowi untuk "membayar utang politik" kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya, termasuk dalam mendukung pemilihan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, yang juga didukung oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). 

(ipa)

Berita Terbaru

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta8 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang8 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang10 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional11 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta12 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional13 menit lalu
Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Nasional21 menit lalu
Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Purwakarta26 menit lalu
Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Karawang29 menit lalu
Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Olahraga30 menit lalu