Puluhan Mitra Dapur MBG Kemping di Depan Gedung BGN

PASUNDANEKSPRES.ID - Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berasal dari sejumlah daerah mendirikan tenda di ruang terbuka hijau di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026).
Tak hanya mendirikan sejumlah tenda, peserta aksi juga membentangkan spanduk berisi tuntutan dan meletakkan karangan bunga bernada kritik di halaman gedung BGN.
Aksi bermalam tersebut diikuti mitra dari wilayah aglomerasi hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mereka datang dari berbagai daerah, di antaranya Sumatera Utara, Kuningan, Jember, dan Madura.
Ketua Umum APGI 3T sekaligus anggota presidium aksi, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan para investor di wilayah 3T yang hingga kini belum memperoleh kepastian akibat perubahan status secara sepihak.
"Sudah 1 tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," keluhnya.
Herwil, yang berasal dari Gunungsitoli, Pulau Nias, menjelaskan bahwa para investor di daerah terpencil masih menunggu kepastian pencairan dana pembangunan dapur yang hingga kini belum terealisasi.
"Kami sudah berkali-kali, dan sudah 1 tahun lebih menunggu realisasi pembayaran kami," lanjut Herwil.
Menurutnya, tingginya modal yang dibutuhkan untuk membangun satu unit dapur telah menyebabkan kondisi keuangan sejumlah mitra memburuk. Bahkan, sebagian di antaranya terancam kehilangan aset karena menghadapi tekanan penagihan dari pihak bank maupun toko penyedia material bangunan.
"Rata-rata satu dapur itu Rp1,5 M. Kalau di Papua, itu bisa besar, bisa sampai Rp3 M," jelas Herwil.
Selain menuntut penyelesaian persoalan pembayaran bagi mitra di wilayah 3T, para pengelola dapur yang telah beroperasi juga menyuarakan penolakan terhadap SK Kepala BGN 63551. Keputusan tersebut dinilai mengubah pola operasional melalui penerapan skema sharing cost sekaligus menghilangkan fasilitas kendaraan.
Dampak kebijakan itu membuat para pengelola harus mengambil langkah penghematan, mulai dari merumahkan sebagian relawan hingga melakukan pemotongan upah.
"Kalau nggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya," kata Herwil.
Dalam aksi tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada BGN. Mereka meminta agar lembaga tersebut kembali menerapkan petunjuk teknis (juknis) awal atau memberikan ganti rugi atas nilai investasi yang telah dikeluarkan. Selain itu, mereka mendesak pencabutan SK 63551 serta pembukaan ruang komunikasi yang setara antara BGN dan para mitra.
"Tidak ada yang superior, karena kami ini adalah pemilik fasilitas, BGN adalah pemilik program," tegas Herwil.
Para peserta aksi mengaku telah menyampaikan pemberitahuan kegiatan kepada Polda Metro Jaya dan BGN. Mereka berencana melanjutkan aksi menginap hingga Jumat mendatang dan bertekad bertahan di lokasi sampai dapat bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono atau memastikan aspirasi mereka sampai kepada Presiden Prabowo Subianto.
