Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Ini Respons Anies Baswedan Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

I
Inessia Nabila MEditor: Yusup Suparman
|10:14 WIB
Bagikan:
Ini Respons Anies Baswedan Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebutkan presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. (Dok Istimewa)

PASUNDAN EKSPRES - Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebutkan presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu.

Calon presiden nomor 1 itu menyinggung ucapan Jokowi sebelumnya tentang pemimpin negara harus menjaga netralitas.

Oleh karena itu, kini ia mempertanyakan netralitas presiden yang dianggap berbeda dari apa yang ia dengar sebelumnya.

"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan menakar, menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," ucap Anies di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/1).

Ia pun meminta masyarakat untuk menilai dan mencerna pernyataan presiden tersebut.

Anies ingin pihaknya menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum dan meminta para ahli hukum tata negara untuk memberikan penjelasan terkait penyataan Jokowi apakah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak.

"Sebenarnya, kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang menempel pada dirinya, pada kelompoknya," ungkapnya.

"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak, karena negara kita diatur menggunakan hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang mengejutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak di masa pemilu.

Namun, ia menegaskan berkampanye harus berpedoman pada aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara. (inm)

Berita Terbaru

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional5 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline40 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu