Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

TOK! MK Putuskan Sekolah Dasar dan Menengah Swasta Wajib Digratiskan oleh Negara

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|10:09 WIB
Bagikan:
TOK! MK Putuskan Sekolah Dasar dan Menengah Swasta Wajib Digratiskan oleh Negara
Disdikbud Kabupaten Subang akan melaksanakan SPMB jenjang SD dan SMP pada minggu kedua bulan Juni 2025.(Muhammad Faishal/Pasundan Ekspres)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), melalui putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, wajib diberikan secara gratis.

Mengacu pada informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.

“Permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.

MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagai kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Menurut MK, frasa “tanpa memungut biaya” harus dipahami sebagai tanggung jawab negara untuk membiayai seluruh proses pendidikan dasar secara adil, tanpa membedakan penyelenggara pendidikan, selama masih dalam kerangka program wajib belajar.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan bahwa sesuai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, negara berkewajiban membiayai pendidikan dasar sepenuhnya.

Ia menambahkan bahwa jika pemerintah tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka hal itu dapat menghambat warga negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional mereka untuk mengikuti pendidikan dasar.

“Selama ini, anggaran wajib belajar hanya difokuskan pada sekolah negeri. Padahal faktanya, banyak anak mengenyam pendidikan di sekolah swasta atau madrasah swasta,” jelas Guntur.

Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pembiayaan kepada pihak swasta.

MK juga menekankan, meskipun Pasal 34 ayat (3) UU Sisdiknas mengakui peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara, termasuk dalam konteks sekolah swasta.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon perorangan yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.

JPPI merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan. Dua pemohon merupakan ibu rumah tangga, sedangkan satu lainnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal yang diuji adalah Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun, menurut para pemohon, frasa tersebut bersifat multitafsir karena dalam praktiknya, hanya sekolah negeri yang benar-benar bebas biaya.

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional15 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional17 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional18 jam lalu