Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

WFH ASN Setiap Jumat Dipastikan Bukan Libur, Pemerintah Terapkan Pengawasan Ketat

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|12:40 WIB
Bagikan:
WFH ASN Setiap Jumat Dipastikan Bukan Libur, Pemerintah Terapkan Pengawasan Ketat
Pemerintah pastikan kinerja ASN tetap optimal meski bekerja dari rumah.

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat bukan merupakan hari libur.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja yang dirancang lebih adaptif, efisien, dan modern tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram @bakom.ri yang dikutip pada Minggu (5/4/2026).

Pemerintah menilai pola kerja fleksibel ini justru mampu meningkatkan kinerja ASN di tengah perkembangan teknologi digital.

“WFH setiap hari Jumat bukan libur, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan efisien,” tulis akun tersebut.

Untuk memastikan kinerja tetap optimal, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi. ASN yang bekerja dari rumah tetap dipantau secara ketat, sehingga tidak ada celah untuk mengabaikan tugas selama jam kerja.

ASN diwajibkan merespons pesan atau panggilan maksimal dalam waktu lima menit.

Selain itu, teknologi geo-location digunakan untuk memastikan keberadaan pegawai tetap berada di titik tugas selama jam kerja berlangsung. Seluruh pegawai juga harus dalam kondisi siaga untuk berkoordinasi kapan pun dibutuhkan.

Pemerintah menjamin bahwa penerapan WFH setiap Jumat tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik tetap beroperasi normal.

Transformasi budaya kerja ini diharapkan mampu menciptakan sistem kerja yang lebih profesional dan efektif melalui pemanfaatan teknologi digital.

Selain meningkatkan fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghemat anggaran dan energi. Pengurangan penggunaan listrik dan fasilitas kantor menjadi salah satu dampak positif dari kebijakan tersebut.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi rapat daring guna menggantikan pertemuan fisik, serta membatasi penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Pemerintah memastikan kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kinerja ASN tetap berjalan optimal.

Berita Terbaru

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nasional36 menit lalu
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Subang40 menit lalu
Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Nasional49 menit lalu
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Opini50 menit lalu
Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Subang1 jam lalu
Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Nasional2 jam lalu
Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Nasional3 jam lalu
Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Opini3 jam lalu
UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

Nasional3 jam lalu
Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Subang3 jam lalu