Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda Baru Terkait RPJPD 2025-2045 dan PjP APBD 2023

H
HubaEditor: Huba
|08:50 WIB
Bagikan:
DPRD Kota Bandung Setujui Dua Raperda Baru Terkait RPJPD 2025-2045 dan PjP APBD 2023
RAPAT PARIPURNA: DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 dan Raperda tentang PjP APBD TA 2023. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

KOTA BANDUNG-DPRD Kota Bandung menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Kamis (4/7).

Bersamaan dengan itu juga turut digelar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan memimpin rapat paripurna yang dihadiri oleh Anggota DPRD serta Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Tedy mengatakan, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, maka telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap dua Raperda. 

"Dua Raperda tersebut, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 dan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023," kata Tedy melalui rilisnya, Sabtu (6/7).

Seusai disetujui forum rapat paripurna, dilakukan penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan bersama atas penetapan dua raperda tersebut oleh Pimpinan DPRD Kota Bandung dan Pj. Wali Kota Bandung.

Tedy menjelaskan, untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020. 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui akan disampaikan kepada Pj Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

"Perlu kami sampaikan bahwa Pansus 2 Tahun 2024 yang membahas Raperda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 tugasnya belum selesai. Karena ada tahapan berikutnya yaitu proses Evaluasi Gubernur terhadap raperda tersebut. Maka untuk itu Pansus 2 tahun 2024 belum dibubarkan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir wali kota atas pengambilan keputusan terhadap dua raperda tersebut.

Adapun pandangan setiap fraksi DPRD Kota Bandung terkait Raperda tentang PjP APBD T.A. 2023 dan RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 ini bisa dibaca selengkapnya di laman dprd.go.id.(adv/add/ysp)

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional19 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional32 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional32 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle35 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional42 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang43 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini47 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta48 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang49 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang51 menit lalu