Desa Sindangpanon di Purwakarta Perbarui Data Warga Miskin, 2026 Fokus Akurasi

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, mulai melakukan pendataan ulang warga miskin sebagai upaya memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.
Kepala Desa Sindangpanon, Denden Pranayuda, yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Purwakarta, mengatakan pendataan ulang ini bertujuan memperbarui data dasar sekaligus meningkatkan akurasi penerima manfaat program sosial.
“Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan setiap program pembangunan sosial. Kita perlu mengetahui secara jelas siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan agar tidak ada yang terlewat atau salah sasaran,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres.
Pendataan dilakukan oleh tim penyuluh sosial dan perangkat desa di masing-masing dusun dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Tahapan yang dilakukan meliputi wawancara langsung dengan keluarga terdaftar maupun calon penerima manfaat, verifikasi kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga, serta perekaman data ke dalam sistem informasi yang telah ditentukan.
Selain memperbarui data, tim juga menyosialisasikan berbagai program bantuan yang dapat diakses masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan subsidi sembako.
“Tujuan pendataan ulang ini untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan tidak asal-asalan,” tegasnya.
Ia menargetkan pendataan dimulai pada bulan ketiga tahun ini dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Setelah itu, data akan diverifikasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan tahun berikutnya.
Denden menambahkan, langkah serupa juga akan dilaksanakan oleh seluruh desa di Kabupaten Purwakarta. Sebagai Ketua APDESI, ia telah mengimbau seluruh kepala desa agar melakukan pendataan secara profesional dan transparan.
“Kami ingin ke depan tidak ada lagi stigma bahwa penerima manfaat adalah orang dekat atau kerabat kepala desa dan stafnya. Pendataan harus dilakukan secara profesional, meski tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk program ini,” pungkasnya.(mas/ded)
