Pembelah Batu Bertahan Bertaruh Nyawa di Tebing Gunung

Tanpa Jaminan Kesehatan dan Hasil yang Tak Menentu
PURWAKARTA-Di balik kokohnya bangunan dan mulusnya jalan yang dibangun di berbagai wilayah, ada sekelompok pekerja yang setiap hari bertaruh nyawa memecah batu di lereng gunung. Mereka adalah pekerja harian lepas pembelah batu yang hingga kini masih menjalankan aktivitasnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Plered, dan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.
Ironisnya, kerasnya pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari tidak berbanding lurus dengan kehidupan yang mereka peroleh. Penghasilan tidak tetap, pendapatan pas-pasan, tidak adanya penjamin kesehatan, hingga tidak tercatatnya mereka sebagai penerima bantuan sosial menjadi potret buram kehidupan para pembelah batu di tiga kecamatan tersebut.
Para pekerja pembelah batu umumnya bekerja secara harian lepas tanpa ikatan kontrak kerja yang jelas. Upah yang mereka terima sangat bergantung pada volume batu yang berhasil dipecah dan diangkut, serta permintaan pasar yang naik-turun.
Jika cuaca hujan deras mengguyur lereng gunung, pekerjaan pun terpaksa dihentikan. Tidak ada pekerjaan berarti tidak ada penghasilan pada hari itu. Kondisi inilah yang membuat kondisi ekonomi keluarga para pekerja berada pada situasi yang tidak menentu.
Minimnya pemasukan semakin terasa setelah adanya pembatasan operasional kuari (tambang batu) di wilayah tersebut. Dengan waktu operasional yang terbatas, otomatis volume produksi dan angkut batu berkurang, sehingga pendapatan yang diterima pekerja harian lepas ikut menyusut drastis. "Kalau kuari dibatasi operasionalnya, yang paling terdampak itu kami, pekerja harian. Kami tidak punya gaji bulanan. Tidak kerja, tidak makan," ungkap salah seorang pekerja pembelah batu.
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah tidak adanya jaminan kesehatan yang melindungi para pekerja. Pekerjaan memecah batu di area gunung memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, mulai dari tertimpa material batu, terpeleset di lereng terjal, hingga gangguan pernapasan akibat debu batu yang dihirup sepanjang hari.
Namun, ketika risiko itu terjadi, para pekerja harus menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan. Status sebagai pekerja harian lepas membuat mereka tidak terdaftar dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan dari pemberi kerja.
Sebagian pekerja bahkan mengaku belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah, karena nama mereka tidak masuk dalam data penerima bantuan sosial.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak tercatatnya para pekerja pembelah batu sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Padahal, secara faktual, penghasilan mereka berada jauh di bawah standar kelayakan hidup.
Warga dan tokoh setempat, H. Sadun, menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib para pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di sektor batu tersebut. "Pekerja pembelah batu ini masih berjalan, masih ada di Sukatani, Plered, dan Tegalwaru. Mereka kerja dari pagi sampai sore di gunung, risikonya besar, tapi penghasilannya pas-pasan dan tidak tetap.
Kesehatan tidak ada yang menjamin, bantuan sosial juga tidak terdata. Ini yang kami sayangkan," ujar H. Sadun, Selasa (17/11/2026).
Menurut H. Sadun, para pekerja tersebut bukan menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya berharap dapat merasakan kehidupan yang layak serta mendapat sentuhan perhatian dari pemerintah, baik melalui pendataan yang akurat maupun perlindungan jaminan kesehatan. "Harapan kami sederhana, ada kehidupan yang layak dan ada perhatian dari pemerintah. Kalau memang mereka layak dibantu, tolong didata dan dimasukan ke program bantuan. Jangan sampai mereka kerja keras setiap hari, tapi saat sakit atau tidak bisa bekerja, tidak ada satu pun yang menolong," tegasnya.
H. Sadun mendorong pemerintah daerah melalui perangkat desa, kecamatan, dan dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang (verifikasi dan validasi) terhadap para pekerja harian lepas di sektor pembelah batu. Dengan data yang akurat, para pekerja berpeluang masuk dalam skema jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah maupun program bantuan sosial lainnya.
Selain itu, ia berharap adanya solusi terkait pembatasan operasional kuari agar tidak semata-mata mematikan sumber penghidupan pekerja kecil, melainkan disertai kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. "Kami tidak menolak aturan. Tapi tolong dipikirkan juga nasib pekerja hariannya. Kalau operasional dibatasi, harus ada jalan keluar buat mereka, entah bantuan, pelatihan, atau pekerjaan alternatif. Jangan dibiarkan begitu saja," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun perusahaan pengelola kuari terkait keluhan dan harapan para pekerja pembelah batu tersebut.(mas/sep)
