PASUNDAN EKSPRES - Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba, menyoroti kekurangan data terkait kebutuhan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta dalam rapat kerja di ruang Komisi V DPR yang membahas infrastruktur dan perhubungan.

Irine menekankan pentingnya memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan perumahan di Indonesia untuk ASN dan pekerja swasta. Dia mempertanyakan seberapa besar kebutuhan rumah yang telah terpenuhi dan meminta data yang lebih rinci dari Kementerian PUPR terkait proyeksi kontribusi Tapera.

Kritik juga disampaikan terkait kewajiban Tapera bagi pekerja swasta yang sudah memiliki rumah, di mana Irine menegaskan perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut.

Irine juga mempertanyakan narasi pemerintah yang menyebut Tapera sebagai subsidi, sementara menurutnya hal tersebut lebih tepat disebut sebagai gotong royong, bukan kewajiban negara.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit dan ada 800 ribu rumah tangga baru setiap tahun. Namun, dia tidak memberikan jawaban konkret terkait pertanyaan Irine mengenai kewajiban Tapera bagi pekerja yang sudah memiliki rumah.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan pentingnya rapat khusus untuk membahas isu Tapera secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah belum memotong gaji pekerja terkait Tapera sesuai regulasi yang berlaku.

Heru menjelaskan bahwa BP Tapera sedang fokus meningkatkan kualitas tata kelola untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan kebijakan Tapera dapat diperbaiki dan diterapkan dengan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan perumahan di Indonesia.