Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Hasil Mudzakarah: Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain, Dam Bisa Disembelih di Indonesia

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|13:31 WIB
Bagikan:
Hasil Mudzakarah: Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain, Dam Bisa Disembelih di Indonesia
Mudzakarah Perhajian Indonesia (Foto: laman resmi Kemenag)

PASUNDAN EKSPRES - Mudzakarah Perhajian Indonesia berakhir dengan menghasilkan sejumlah keputusan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

Keputusan ini dibacakan oleh Dr KH Aris Ni’matullah dari Pesantren Buntet Cirebon pada upacara penutupan Mudzakarah Perhajian Indonesia yang digelar pada 7 – 9 November 2024 di Bandung, Jawa Barat.

Mudzakarah Perhajian Indonesia diikuti sejumlah ahli fikih dari sejumlah ormas, akademisi, dan praktisi haji. Acara ini juga diikuti oleh para Kepala Kanwil Kemenag dan Kepala Bidang pada Kanwil Kemenag Provinsi.

Ada tiga isu utama yang dibahas, yaitu hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain, skema tanazul (meninggalkan) mabit di tenda Mina, serta hukum menyembelih dan mendistribusikan hewan dam di luar tanah Haram.

"Hukum memanfaatkan hasil investasi Setoran Awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayaipenyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah," ujar KH Aris Ni’matullah di Bandung, Sabtu (9/11).

BACA JUGA:Seleksi Petugas Haji 2025 Telah Dibuka, Ini Persyaratan dan Jadwal Tahapannya

Menurut KH Aris Ni’matullah, penentuan persentase besaran pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH itu, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.

"Presentasi pemanfaatan juga harus memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan," jelasnya.

Kendati demikian, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) juga memiliki kewenangan secara penuh dana setoran awal BPIH, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari’ah, skalaprioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur.

Terkait Tanazul di Mina, Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan bahwa untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan (tanazul) mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.

"Jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam," imbuhnya.

BACA JUGA:Kemenag Perkuat Skema Murur dan Siapkan Tanazul untuk Haji 2025

Terkait Dam, Mudzakarah Perhajian Indonesia menyebut bahwa penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di Tanah Air, hukumnya diperbolehkan dan sah. 

Mudzakarah merekomendasikan Pemerintah membuat pedoman tata kelola Dam Jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di Tanah Air.

"Pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan Pemerintah maupun KBIHU. Jemaah/petugas haji dapat mempedomani ketentuan Penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air," pungkasnya. (inm)

Berita Terbaru

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nasional28 menit lalu
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Subang32 menit lalu
Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Nasional41 menit lalu
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Opini42 menit lalu
Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Subang1 jam lalu
Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Nasional2 jam lalu
Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Nasional3 jam lalu
Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Opini3 jam lalu
UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

Nasional3 jam lalu
Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Subang3 jam lalu