Banjir Tak Kunjung Usai, Eks Wapres Soroti Ketidakcerdasan Daerah!
PASUNDAN EKSPRES.ID — Bencana banjir kembali menerjang Kabupaten Subang, Jawa Barat daerah pantura, setelah hujan deras selama beberapa hari terakhir menyebabkan permukiman di beberapa kecamatan terendam air hingga mencapai lebih dari 1,5 meter.
Kondisi banjir yang meluas sejak Rabu (28/1/2026) membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman, sementara ribuan rumah masih digenangi air yang naik secara drastis akibat meluapnya sungai dan saluran air setempat.
Kecamatan yang terdampak antara lain Blanakan, Ciasem, Pamanukan, Pusakanagara, Legon Kulon, dan sekitarnya, di mana aktivitas masyarakat sempat lumpuh akibat banjir yang merendam permukiman dan fasilitas umum.
Beberapa warga memilih tetap bertahan di tempat pengungsian, sedangkan lainnya menunggu distribusi bantuan dari pemerintah setempat.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin pernah menegaskan bahwa banjir yang terus berulang di berbagai daerah menunjukkan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum dalam tata kelola lingkungan dan wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Wapres saat meninjau daerah terdampak banjir di Subang Jawa Barat, Sabtu (13/02/2021).
“Kalau banjir itu berulang, artinya kita itu apa ya, tidak cerdas,” ujar Ma’ruf Amin saat berdialog dengan jajaran pemerintah daerah Subang dan warga terdampak.
Wapres menilai, banjir tidak bisa lagi dipahami semata-mata sebagai akibat curah hujan tinggi, melainkan sebagai indikator kegagalan perencanaan kebijakan dan pengawasan hukum, terutama terkait tata ruang, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Menurut Ma’ruf, pemerintah pusat dan daerah sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang cukup, mulai dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, aturan tata ruang, hingga kebijakan perlindungan lingkungan hidup.
Namun, persoalan utama terletak pada implementasi dan konsistensi penegakan aturan tersebut di lapangan.
Praktik tersebut, menurutnya, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan hukum, baik oleh pemerintah daerah maupun aparat terkait.
Dua-duanya tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan timbul kerusakan," tegasnya.
Wapres juga meminta pemerintah daerah untuk lebih tegas menegakkan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Selain penegakan hukum, Ma’ruf menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program pengendalian banjir tidak berjalan parsial.
Ia menyebut perencanaan infrastruktur, normalisasi sungai, dan pengelolaan lingkungan harus menjadi satu kesatuan kebijakan yang berkelanjutan.
