Fraksi PKB DPRD Subang Soroti Ketidakadilan Program Seragam Gratis dan Desak Realisasi Pembangunan RS Pantura
Subang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Subang memberikan sejumlah catatan kritis dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Salah satu sorotan utama mereka adalah ketidakadilan dalam pelaksanaan program seragam gratis yang hanya menyasar sekolah negeri.
“Program seragam gratis itu kami apresiasi, tapi harus adil. Kalau hanya untuk siswa sekolah negeri, itu diskriminatif. Pajak daerah dibayar semua warga, termasuk orang tua siswa di sekolah swasta, yang banyak dinaungi yayasan pesantren,” tegas A. Fauzi Ridwan, anggota DPRD Subang dari Fraksi PKB.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah pesatnya perkembangan industri di Subang.
Mereka mendorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan lokal.
“Kalau BLK milik pemda saja tidak bisa menyalurkan lulusannya, bagaimana dengan lembaga pelatihan swasta? Apalagi anggaran BLK dalam APBD Perubahan ini mencapai sekitar Rp2 miliar,” tambah politisi asal Pantura Subang tersebut.
Fraksi PKB juga mendesak agar proses lelang jabatan atau open bidding di BUMD Subang Sejahtera dilakukan secara transparan sehingga menghasilkan jajaran direksi yang profesional dan berintegritas.
Tak hanya itu, mereka kembali mengingatkan janji politik Bupati terkait pembangunan rumah sakit di wilayah Pantura agar segera direalisasikan dengan pengalokasian anggaran dalam APBD Perubahan.
“Sudah saatnya pembangunan rumah sakit di Pantura direalisasikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Fauzi Ridwan, legislator dari Dapil Subang 4 yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Blanakan, dan Ciasem.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB menekankan perlunya percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program-program prioritas pemerintah daerah.
