Pemkab Subang Dukung Pembangunan Industri Hijau di Kawasan Rebana

SUBANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan kawasan industri hijau di Kawasan Rebana, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Internasional Patimban.

Hal ini disampaikan dalam Consultative Body Meeting yang digelar di Aula Laska Hotel Subang, Selasa (5/8/2025).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis antarwilayah dan antarinstansi dalam merumuskan langkah-langkah konkret pengembangan Kawasan Rebana, yang meliputi tujuh wilayah: Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon, dan Kota Cirebon.

Dengan luas mencapai 8.789 km² dan populasi hampir 10 juta jiwa, kawasan ini ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Proyek pengembangannya ditargetkan rampung dalam dua tahun, terhitung sejak Mei 2024 hingga April 2026.

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), Ir. Bernardus Djonoputro, MM., IAP., menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Rebana merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tertuang dalam Rencana Induk Kawasan Rebana.

“Ada tiga output utama yang ingin dicapai. Pertama, revisi Rencana Induk Kawasan. Kedua, penguatan sistem pendukung pelaksanaan proyek prioritas. Ketiga, penyusunan rencana-rencana spesifik oleh lembaga terkait di bawah koordinasi BP Rebana,” ujarnya.

Menurut Bernardus, sektor industri hijau menjadi salah satu prioritas, seiring dengan pengembangan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Kertajati.

Meski berpotensi besar, pengembangan kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, belum optimalnya koordinasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), kurangnya infrastruktur dasar seperti air bersih dan sistem pengolahan limbah, serta keterbatasan promosi investasi dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, persoalan lingkungan seperti risiko banjir, abrasi pantai, dan degradasi lahan menjadi isu krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Bernardus juga menyoroti lemahnya struktur spasial dan tata kelola kawasan metropolitan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan kota dan perlindungan lahan pertanian berdampak pada kemacetan, keterbatasan layanan publik, serta penurunan kualitas lingkungan.

“Padahal, Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban memiliki potensi besar sebagai simpul logistik nasional, namun belum dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan visi besar Kawasan Rebana 2045, yaitu menjadi pusat ekonomi global yang kompetitif, berkelanjutan, layak huni, dan berbasis teknologi tinggi.

Empat pilar utama mendasari visi tersebut, yaitu ekonomi yang inklusif dan kompetitif, kota pintar yang nyaman ditinggali, kawasan yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta masyarakat yang kreatif dan harmonis.

Strategi pengembangan kawasan dirancang secara komprehensif, meliputi lima aspek utama: pertumbuhan ekonomi, pengembangan spasial, ketahanan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola metropolitan berbasis kolaborasi.

Sasaran khususnya antara lain pengembangan industri hijau, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP., menyampaikan, Pelabuhan Patimban menjadi titik strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

“Secara kasat mata, Pelabuhan Patimban ini adalah pintu gerbang kemajuan Jawa Barat. Subang merasa terhormat menjadi tuan rumah dalam forum penting ini,” ujarnya.

Iwan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan lintas sektor yang hadir dan berkomitmen mendukung pengembangan kawasan secara terintegrasi.

Melalui pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan, Kawasan Rebana diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi hijau di Indonesia.

Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, inisiatif ini diproyeksikan menciptakan masa depan yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan.

Dukungan Bupati Subang Reynaldy

Bupati Subang Reynaldy yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dikdik Solihin menyampaikan empat hal dalam forum tersebut.

Pertama, penguatan kolaborasi pemangku kepentingan. Diharapkan pelaksanaan proyek kerja sama ini semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, mitra internasional, dan swasta, khususnya dalam pengembangan industri, infrastruktur, kelembagaan, dan lingkungan, yang saat ini menjadi perhatian utama gubernur jawa barat.

Kedua, kebijakan strategis dan sinergi lintas sektor. untuk mencapai target nasional, diperlukan rumusan kebijakan strategisdi berbagai bidang, termasuk hilirisasi, pariwisata, jasa, konstruksi, digitalisasi, dan tentunya ekonomi hijau.

Capaian pembangunan pelabuhan patimban juga perlu kita apresiasi sebagai salah satu pendorong kuat ekspor-impor dan relokasi industri.

Ketiga, pendekatan nature-based solutions. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kawasan rebana perlu diarahkan pada pendekatan nature-based solutions, yaitu solusi berbasis alam dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau yang tangguh dan berkelanjutan.

Keempat, peran strategis JCC dan EC. Dengan adanya forum joint coordinating committee (jcc) dan executing committee (ec), koordinasi arah kebijakan dan rencana aksi dapat lebih terintegrasi. 

“Kami dari kabupaten subang siap mendukung secara aktif, baik dalam bentuk regulasi, fasilitasi lahan, maupun sinergi lintas sector,” ujarnya.(znl/ysp)