Ketua Komisi II DPR Protes Lambatnya Perizinan Lahan oleh BPN
Nasional16 Sep 2026
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy menyinggung terkait lambatnya proses perizinan lahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah
Nasional15 Mei 2026
Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Integrasi Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku Berikan Manfaat Lebih dalam Transaksi Pertanahan
Nasional15 Mei 2026
Melalui implementasi Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
