Efesiensi Anggaran, Bupati Jeje Ingatkan ASN Agar Profesional dan Berintegritas
PASUNDANEKSPRES.ID - Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengingatkan ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat bekerja lebih disiplin, profesional, dan berintegritas di tahun 2026 ini. Hal tersebut diungkapkannya usai memimpin apel gabungan di Lapangan Mekarsari, Ngamprah, Senin (5/1/2026).
Ia mengatakan, salah satu hal yang penting dioptimalkan di tahun 2026 yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Pasalnya, pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah. "Pelayanan publik langsung dirasakan oleh masyarakat, dari cepat atau lambatnya pelayanan, dari mudah atau sulitnya prosedur, serta dari hadir atau tidaknya pemerintah saat masyarakat membutuhkan," katanya.
Ia menambahkan, seluruh ASN di Bandung Barat wajib menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit-belit, lamban, tidak pasti, apalagi yang bersifat diskriminatif. "Setiap unit kerja harus memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," katanya.
Masih kata Jeje, setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak ada ruang bagi pemborosan, kegiatan seremonial yang berlebihan, atau program yang tidak berdampak langsung. "Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, namun justru menuntut kita untuk bekerja lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab," katanya.
Ia menyebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan. "Seluruh kepala perangkat daerah untuk mengutamakan program yang langsung menyentuh pelayanan publik," katanya.
"Selanjutnya menghapus kegiatan yang tidak relevan dan tidak berdampak, serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilaksanakan secara akuntabel dan transparan," imbuhnya.
Ia menegaskan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. "Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja birokrasi, dan peneguhan integritas aparatur," tandasnya.(ijr/sep)
