Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

AMDAL Kawasan Industri jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

M
Muhammad FaisalEditor: Yusup Suparman
|08:36 WIB
Bagikan:
AMDAL Kawasan Industri jadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang, Cece Rahman.

PASUNDANEKSPRES.ID - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Subang memastikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kawasan industri sesuai dengan peruntukan dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang, Cece Rahman. Ia menjelaskan, pelaksanaan persetujuan lingkungan di Subang berpedoman pada regulasi terbaru.

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan, PermenLHK nomor 4 tahun 2021 tentang klasifikasi kegiatan usaha yang mengatur tentang jenis dokumen lingkungan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-nya, kami DLH Subang melaksanakan sesuai dengan aturan tersebut," ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, terdapat perubahan kewenangan terkait persetujuan lingkungan untuk kawasan industri.

"Untuk kawasan industri, per 28 Oktober 2025 kewenanganya beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian LH/BPLH RI sesuai dengan PP 28 Tahun 2025 tentang kewenangan persetujuan perijinan berusaha,"ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh dalam menilai dampak lingkungan dari kegiatan usaha. Menurutnya, dampak lingkungan tidak bisa hanya dinilai secara kasat mata.

"Dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan usaha perlu dilakukan audit menyeluruh dan tidak bisakan dilakukan secara kasat mata," ucapnya.

DLH Subang juga memastikan akan ada tindakan tegas bagi perusahaan yang melanggar kewajiban lingkungan yang telah disepakati.

"Bila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan) akan dinilai dan bila menjadi temuan akan ditindak oleh PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) dengan sanksi administrasi dan denda," ucapnya.(fsh/ysp)

Berita Terbaru

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional11 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional24 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional24 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle27 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional34 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang35 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini39 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta40 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang41 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang43 menit lalu