Dari Jalanan ke Forum HRD, Megi Akbar Bawa Isu Tenaga Kerja Lokal ke Ruang Pendidikan
SUBANG - Nama Megi Akbar Setiawan sempat menjadi sorotan setelah terlibat dalam aksi di kawasan industri BYD yang menuntut perhatian terhadap serapan tenaga kerja lokal. Pemerhati sosial sekaligus Direktur PT KMK itu kini kembali menyuarakan persoalan masa depan tenaga kerja Subang, kali ini melalui forum pelatihan rekrutmen dan seleksi berbasis sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Megi hadir memberikan sambutan dalam kegiatan yang diselenggarakan Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) bersama Forum HRD Kabupaten Subang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (STIESA) Subang, Jumat (30/10/2026).
Kehadirannya menjadi menarik karena persoalan yang sebelumnya ia suarakan melalui aksi di BYD kembali dibahas dari sudut pandang berbeda. Jika dalam aksi ia menyoroti kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, kali ini Megi menekankan pentingnya kesiapan kompetensi agar generasi muda Subang mampu bersaing memasuki dunia industri.
Di hadapan peserta yang mayoritas merupakan guru SMK, Megi mengingatkan bahwa masuknya investasi besar, termasuk industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), harus diikuti kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Ia bahkan menyinggung pentingnya pengenalan teknologi kendaraan listrik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, perkembangan industri tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya.
“Bagaimana caranya kita bisa mencetak SDM yang siap bekerja kalau masih ada keterbatasan pengetahuan? Ini menjadi persoalan yang harus kita pikirkan bersama,” ungkapnya.
Megi kerap berdiskusi dengan kalangan industri dan HRD perusahaan untuk memahami kebutuhan tenaga kerja. Dari komunikasi tersebut, ia melihat bahwa kompetensi menjadi salah satu pertimbangan penting perusahaan dalam proses rekrutmen.
Perusahaan, kata dia, memiliki tanggung jawab menjaga kualitas produksi sehingga membutuhkan pekerja yang mempunyai kemampuan dan pengalaman sesuai kebutuhan pekerjaan.
Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan persoalan sosial ketika pencari kerja dari Subang harus bersaing dengan pelamar luar daerah yang telah memiliki pengalaman maupun sertifikasi kompetensi.
“Perusahaan tentu membutuhkan orang yang sudah memiliki kompetensi karena harus menjaga kualitas produksi. Tetapi di sisi lain, ada dampak sosial yang juga harus kita perhatikan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” jelasnya.
Pandangan tersebut sekaligus menjelaskan alasan Megi ikut menyuarakan persoalan serapan tenaga kerja lokal dalam aksi di kawasan BYD. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat investasi, melainkan mendorong agar kehadiran industri besar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Subang.
Bahkan, ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan kritik maupun cibiran yang muncul setelah dirinya menyuarakan persoalan tersebut. Baginya, hal terpenting adalah isu kesempatan kerja bagi warga lokal mendapat perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait.
“Saya tidak masalah dikritik atau dibuli. Yang terpenting, persoalan ini mendapat perhatian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Kita ingin ada kerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Subang,” katanya.
Sebagai Direktur PT KMK, Megi juga memahami bahwa perusahaan membutuhkan pekerja yang memenuhi standar profesional. Ia mengatakan, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan jumlah tenaga kerja, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab karyawan.
Karena itu, ia mendorong penguatan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat perlu mengambil peran agar lulusan sekolah memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja.
Megi juga mengingatkan bahwa tidak semua lulusan sekolah memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang terkendala biaya, keterampilan dan sertifikasi profesi dapat menjadi bekal penting untuk mendapatkan pekerjaan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa persoalan pengangguran berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas apabila tidak ditangani secara serius.
“Persoalan sosial memang wajib diperhatikan, tetapi jangan sampai mengabaikan standar profesional dan kualitas. Kalau anak-anak muda Subang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab meningkatkan kualitas mereka? Ini tugas kita bersama,” tegasnya.
Megi melihat perkembangan Subang saat ini memiliki kemiripan dengan Karawang sekitar 15 tahun lalu, ketika pertumbuhan industri membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Menurutnya, Subang perlu mempersiapkan generasi mudanya sejak sekarang agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya investasi. Kesempatan kerja bagi warga lokal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan dan daya saing.
Dari aksi menyuarakan serapan tenaga kerja lokal hingga berbicara di hadapan kalangan pendidikan dan HRD, Megi menempatkan persoalan SDM sebagai isu yang perlu terus diperjuangkan. Baginya, investasi besar di Subang seharusnya tidak hanya menghadirkan pertumbuhan industri, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat setempat untuk ikut tumbuh dan memperoleh kesempatan kerja.(hdi/ysp)
