Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DKPP Pecat Hasyim Asy'ari dari Jabatan Ketua KPU Atas Pelecehan Seksual

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|18:46 WIB
Bagikan:
DKPP Pecat Hasyim Asy'ari dari Jabatan Ketua KPU Atas Pelecehan Seksual
DKPP Pecat Hasyim Asy'ari Foto : Ist

PASUNDAN EKSPRES - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari Rabu, 3 Juli 2024, menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Keputusan ini diambil setelah DKPP menerima aduan dan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari.

Dalam putusan yang dibacakan, DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila berupa pemaksaan hubungan badan terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda di Den Haag. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023, saat DKPP sedang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Den Haag.

Menurut Dewi Pitalolo, salah satu anggota DKPP, Hasyim Asy'ari melakukan rayuan dan bujukan kepada korban untuk melakukan hubungan badan di kamar hotelnya. Meskipun korban awalnya menolak, Hasyim Asy'ari terus memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan badan tanpa persetujuan korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami gangguan kesehatan fisik dan emosional. Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Hasyim Asy'ari. Namun, Hasyim Asy'ari hanya menjalani pemeriksaan di Indonesia, tidak bersama dengan korban seperti yang dianjurkan oleh dokter.

Berdasarkan berbagai bukti dan keterangan yang diperoleh, DKPP menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. DKPP juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan.

Pemecatan Hasyim Asy'ari ini menjadi preseden penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. DKPP diharapkan dapat terus menegakkan kode etik dengan tegas dan adil demi terwujudnya pemilu yang bersih dan jurdil.

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle24 menit lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional1 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle1 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle1 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional2 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional2 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional2 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional3 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional3 jam lalu