Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

PASUNDANEKSPRES.ID – Persoalan administrasi kependudukan menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Subang. Warga yang telah memenuhi syarat memilih harus dipastikan memiliki dokumen kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), agar tidak terkendala persoalan administrasi saat menggunakan hak pilihnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang mencatat sebanyak 30.453 perekaman KTP-el telah dilakukan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pelayanan tersebut tersebar di 30 kecamatan dan terus dioptimalkan untuk menjangkau warga yang belum melakukan perekaman.
Persiapan Pelaksanaan Pilkades
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Subang, Siswanto, mengatakan perekaman KTP-el menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dapat terlayani. Menurutnya, pendataan dan perekaman penduduk juga berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pilkades.
"Jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi terkendala karena belum melakukan perekaman KTP elektronik. Karena itu, pelayanan perekaman terus kami dorong agar menjangkau seluruh masyarakat," ungkapnya kepada Pasundan Ekspres saat ditemui di ruangannya, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi Januari-Oktober 2026, Kecamatan Subang menjadi wilayah dengan jumlah perekaman tertinggi mencapai 2.224, disusul Ciasem 2.062, Patokbeusi 1.672, Pabuaran 1.432, dan Blanakan 1.293. Sementara itu, Serangpanjang mencatat 488 perekaman, Legonkulon 570, Sagalaherang 591, Pagaden Barat 596, dan Cijambe 649. Dari sisi bulanan, April menjadi periode tertinggi dengan 4.437 perekaman, sedangkan Agustus terendah sebanyak 2.040 perekaman.
Siswanto menambahkan, pelayanan juga diarahkan kepada kelompok rentan administrasi kependudukan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, serta warga sakit yang kesulitan datang ke kantor pelayanan.
Disdukcapil terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar pendataan serta perekaman dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, pihaknya merencanakan pengembangan digitalisasi administrasi kependudukan melalui aplikasi di tingkat desa untuk mempermudah pendaftaran dan pengurusan dokumen secara daring. (znl/ysp)
