RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

PASUNDANEKSPRES.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang.
Seluruh fraksi di DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati agar regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama lembaga legislatif dalam menghadirkan instrumen hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana.
Menurut Nasir, persetujuan fraksinya terhadap RUU tersebut bukan sekadar keputusan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk menuntaskan proses legislasi yang telah berlangsung cukup panjang.
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Nasir kepada wartawan dikutip detiknews, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, komitmen yang telah disampaikan pimpinan DPR harus dipandang sebagai komitmen institusi, bukan kepentingan ataupun pernyataan pribadi. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengawal proses tersebut hingga mencapai pengesahan.
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," ujarnya.
Nasir berharap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut telah lama dinantikan sebagai salah satu instrumen dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Mulai dari pakar, akademisi, mahasiswa, hingga elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan regulasi.
Apresiasi turut diberikan kepada pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang ikut mengawal perkembangan pembahasan.
Ia memastikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucapnya.
Seluruh Fraksi DPR Setuju RUU Dibawa ke Paripurna
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Sejumlah pimpinan Komisi III DPR juga hadir, termasuk Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Dari unsur pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Persetujuan itu menandai rampungnya pembahasan tingkat pertama sekaligus membuka jalan bagi pengambilan keputusan akhir.
Tidak hanya DPR, pemerintah juga menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembicaraan tingkat I.
Habiburokhman Sebut Pengesahan Jadi Hasil Kerja Panjang
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya memastikan RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB.
Ia menyebut pengesahan tersebut sebagai jawaban atas penantian masyarakat selama 18 tahun. Habiburokhman juga menilai proses yang berlangsung pada periode DPR saat ini merupakan bagian dari kerja panjang untuk menuntaskan regulasi yang telah lama menjadi perhatian publik.
Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR mulai mengintensifkan pembahasan sejak September 2025. Percepatan tersebut tidak terlepas dari dorongan pimpinan DPR, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang sejak Agustus 2025 meminta Komisi III segera memproses pembentukan undang-undang tersebut.
Habiburokhman secara khusus mengapresiasi peran Dasco dalam mengawal proses legislasi dari awal hingga pengambilan keputusan tingkat I. Dukungan tersebut juga diwujudkan dengan mendorong Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk ketika DPR memasuki masa reses.
(ipa)
