Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Selama Tahun 2021-2023, Kejaksaan Subang Berhasil Pulihkan Keuangan Negara Rp7,4 Miliar

H
HubaEditor: Yusup Suparman
|08:10 WIB
Bagikan:
Selama Tahun 2021-2023, Kejaksaan Subang Berhasil Pulihkan Keuangan Negara Rp7,4 Miliar
KEUANGAN NEGARA: Kasi Intel Kejari Subang bersama bidang datun menjelaskan mengenai penyelematan dan pemulihan keuangan negara. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Kejaksaan Negeri Subang berhasil memulihkan keuangan negara Rp7,4 miliar selama tahun 2021-2023. Pemulihan keuangan negara itu melalui upaya Surat Kuasa Khusus (SKK), kerja sama penagihan serta pendampingan hukum.

Diketahui, di Subang banyak instansi pemerintahan, BUMN, hingga BUMD yang kesulitan dalam melakukan penagihan pembayaran terhadap pengguna manfaat. Kejaksaan hadir untuk membantu kesulitan instansi tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Subang Adi Ahmad Sugiarto SH mengatakan, sejak tahun 2021- 2023 bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) telah memulihkan keuangan negara sebesar Rp7.467.914.344.

"Jika melihat dari data untuk pemulihan keuangan negara yakni di tahun 2021 berhasil memulihkan Rp3.242.423.266, tahun 2022 sebesar Rp2.224.467.810 dan di tahun 2023 sebesar Rp2.001.023.268," ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Senin (22/1).

Adi mengatakan, pemulihan keuangan negara adalah kegiatan yg dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penegakan hukum atau dalam memberikan bantuan hukum serta pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah. Tujuannya dalam rangka melindungi atau memulihkan keuangan atau kekayaan negara.

"Kami imbau kepada perusahaan, instansi, BUMN, BUMD dan SKPD agar tidak segan-segan meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Subang dalam penagihan dan pemulihan," jelasnya.

Sementara itu, dalam penyelamatan keuangan negara, pihak Kejaksaan Negeri Subang di bidang Datun berhasil menyelamatkan sekitar Rp250 juta dalam kurun tiga tahun terakhir.

Penyelamatan tersebut dilakukan oleh jaksa dalam memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum dibidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi adanya klaim atau tuntutan dari pihak lain.(ygo/ysp)

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline20 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu