NasDem Berikan Catatan Kritis Rencana Keuangan Pemkab Tahun 2026
SUBANG-Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Subang menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Subang, Selasa (26/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Anggota Fraksi NasDem, Dafin Faturahman mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyampaikan dokumen awal penyusunan APBD. Namun, ia menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2026 belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat Subang.
“Dokumen ini adalah landasan awal yang penting dalam proses penyusunan APBD. Namun, Fraksi NasDem memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran direncanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan responsif terhadap tantangan masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi NasDem mencatat proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp3,044 triliun. Meski meningkat dari APBD murni 2025, kenaikan tersebut dinilai lebih banyak ditopang oleh pajak dan retribusi daerah.
“Kenaikan PAD 4,35 persen perlu didukung basis data dan kajian ekonomi yang solid. Kenaikan retribusi hingga 25,99 persen dikhawatirkan menambah beban pelaku usaha, terutama UMKM,” ujarnya.
NasDem juga menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu, menurutnya, seharusnya menjadi alarm bagi Pemkab Subang untuk lebih serius mencari sumber pendapatan alternatif, termasuk optimalisasi BUMD dan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Dalam aspek belanja, Fraksi NasDem menyoroti rencana belanja daerah Rp3,111 triliun dengan alokasi belanja modal Rp448 miliar, terutama untuk pembangunan jalan.
“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar soal besar anggaran. Fakta di lapangan masih banyak proyek jalan yang cepat rusak dan tidak sesuai harapan masyarakat. Kualitas dan transparansi harus jadi prioritas,” tegas Dafin.
Selain itu, NasDem mengingatkan agar penurunan belanja operasi sebesar 5,07 persen tidak mengorbankan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Fraksi NasDem juga menilai alokasi belanja tidak terduga Rp10 miliar belum mencerminkan kesiapsiagaan Subang sebagai daerah rawan bencana. Mereka mendorong agar anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditingkatkan.
“Isu strategis seperti pengangguran kaum muda, penurunan stunting, dan penguatan ekonomi kerakyatan belum mendapat alokasi yang inovatif. Pemerintah harus menghadirkan program terukur yang menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menekankan pentingnya transparansi, peningkatan kualitas PAD, dan strategi penguatan SDM lokal di tengah pembangunan Patimban dan industrialisasi Subang.
“Harapan kami, KUA-PPAS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi cetak biru pembangunan yang membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(cdp/ysp)
