Pemprov Jabar Bakal Suntik Dana Rp100 Miliar untuk BIJB Kertajati
PASUNDANEKSPRES.ID - Rencana penyertaan modal dari Pemprov PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pada 2026 memantik kontroversi. Penyertaan modal yang rencananya Rp100 miliar itu berada saat langkah efisiensi anggaran yang tengah digemborkan Pemprov Jabar.
Selain itu, kinerja salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu kian memprihatinkan. Ia belum pernah menyetorkan dividen sejak berdiri bahkan cenderung merugi.
Suntikan modal senilai Rp100 miliar itu kini masih dalam tahap pembahasan. Bebarengan dengan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang tengah bergulir di DPRD Jabar.
Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengungkapkan sejumlah alasan terkait rencana suntikan modal itu.
“Pertama adalah untuk pemenuhan regulasi. Ini terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” cetusnya, kepada Jabar Ekspres, baru-baru ini.
Deny melanjutkan, keperluan mendesak berikutnya untuk memastikan agar bandara yang ada di Kabupaten Majalengka itu tetap beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya butuh biaya operasional.
Selain itu, penyertaan modal tersebut juga bakal diupayakan untuk pengembangan rute. “Ini agar penerbangan bisa rutin terjadwal,” sambungnya.
Gubernur Dedi Mulyadi: Kalau Tidak Disuntik, Nanti Mati Listrik dan Airnya
Berkaitan dengan penyertaan modal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga sempat merespons. Menurutnya suntikan modal perlu dilakukan karena biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
“Kalau tidak disuntik, nanti mati listrik dan airnya. Masa mau dibiarkan itu menjadi tempat kelelawar,” cetusnya selepas Paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, pihaknya juga terus berupaya agar bandara itu bisa bergeliat. “Kami juga sedang berupaya. Dengan pemerintah pusat juga. Namanya barang mewah ya pasti biaya pemeliharannya mahal,” cetusnya.
Komisi III DPRD Jabar turut mendalami rencana kucuran modal kepada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pada 2026. Ternyata selain untuk operasional, suntikan modal itu juga bakal untuk subsidi penerbangan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar M. Romli menuturkan, pendalaman itu dilakukan Selasa (11/11) lalu. Wakil rakyat berdialog langsung dengan para direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menguraikan, usulan awal kucuran modal kepada BIJB Kertajati adalah Rp150 miliar. Namun seiring pembahasan, nilainya turun menjadi Rp100 miliar.
Rencananya modal Rp100 miliar itu bakal diperuntukkan beberapa kebutuhan, yakni sekitar Rp66,7 miliar untuk kebutuhan operasional. Misalnya gaji karyawan, operasional dan keamanan bandara.
Lalu sisanya sekitar Rp33,3 miliar bakal diperuntukkan mendukung rute penerbangan. Konsepnya nanti adalah bakal dilakukan subsidi penerbangan.“Ada subsidi agar harganya bisa lebih kompetitif dengan bandara lain,” sambungnya.
Romli melanjutkan, rencana konsep subsidinya adalah booking penerbangan. Artinya tidak langsung subsidi per tiket, karena menyesuaikan dengan budget anggaran yang ada.
Menurut Romli, Komisi III secara prinsip masih mendukung terkait penyertaan modal terhadap BIJB Kertajati, karena pertimbangannya juga untuk menjaga aset.“Kalau gak ada penyertaan modal bisa mati itu bandara. Nanti kan juga untuk keperluan haji dan umrah,” tutupnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Dia menanggapi rencana penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp100 miliar untuk BIJB Kertajati. Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan demi menjaga aset strategis nasional agar tidak semakin rusak.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengakui bahwa nilai suntikan dana tersebut cukup besar, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada tahun 2026.
“Betul itu angka yang tidak sedikit. Kalaupun tidak diinjek (suntik.red) Rp100 miliar bakal makin rusak,” jelasnya, Kamis (13/11).
Ono menegaskan, BIJB Kertajati yang berlokasi di Kabupaten Majalengka merupakan proyek strategis nasional yang menjadi kebanggaan Jawa Barat, sehingga sudah seharusnya dijaga dan dirawat.
“Mau tidak mau ya harus dilakukan (Penyertaan Modal. Red). Kalau tidak ada perawatan, ya makin jadi bangkai itu,” tegasnya.
Menurut Ono, penyertaan modal senilai Rp100 miliar itu tidak hanya untuk keperluan operasional yang memang cukup besar. Tapi juga untuk mengembangkan bisnis sehingga bisa kembali hidup. (son/san/dam)
