Pengawasan Tata Ruang Bandung Barat Lemah, Walhi Jabar Ingatkan Soal Perlindungan Lingkungan
PASUNDANEKSPRES.ID - Bencana longsor Cisarua membuat sejumlah kalangan kembali menyoroti lemahnya pengawasan tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Aktivitas manusia di sana disebut-sebut telah memperparah kerentanan kawasan lereng.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menilai kawasan tersebut sudah rawan sejak lama. Menurut dia, statusnya sebagai Kawasan Bandung Utara (KBU) seharusnya mendapatkan perlindungan ketat dari pemerintah setempat.
Iwang mengatakan, pemerintah telah menerima peringatan selama dua dekade. Namun, lanjut dia, izin pembangunan dan betonisasi tetap diberikan demi kebutuhan investasi daerah.
"Kami sudah mewanti-wanti sejak lama untuk mengetatkan fungsi kawasan yang penting bagi masyarakat Bandung Raya," ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, Kabupaten Bandung Barat juga termasuk KBU karena melintasi empat kabupaten dan kota secara administrasi.
Iwang mengatakan, pendekatan lingkungan sering dikalahkan alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Padahal, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah menyatakan kondisi lahan di kaki gunung Burangrang sudah sangat mengkhawatirkan.
"Kami sudah mewanti-wanti sejak lama untuk mengetatkan fungsi kawasan yang penting bagi masyarakat Bandung Raya," ujarnya.
Menurut dia, Kabupaten Bandung Barat juga termasuk KBU karena melintasi empat kabupaten dan kota secara administrasi.
Iwang mengatakan pendekatan lingkungan sering dikalahkan alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Padahal, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah menyatakan kondisi lahan di kaki gunung Burangrang sudah sangat mengkhawatirkan.
KDM, panggilan akrabnya, juga mengakui jika kawasan tersebut bermasalah secara tata ruang. Karena itu, relokasi warga menjadi pilihan untuk keselamatan jangka panjang.
Menurut KDM, pengembalian fungsi hutan menjadi langkah paling rasional karena potensi longsor lanjutan masih sangat mengkhawatirkan.
"Daerah ini dihutankan saja dan warganya direlokasi karena potensi longsor tinggi," ujarnya.
Iwang menegaskan, Walhi medukung langkah reboisasi tersebut. Menurut dia, hal ini penting sebagai upaya perlindungan dan pemulihan kawasan tangkapan air dan konservasi.(ijr/ysp)
