Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Perangkat Desa di Pangandaran Protes Karna Tidak Ada Kejelasan Mengenai THR

N
Nisa Atiatul M MEditor: Nisa Atiatul M M
|11:23 WIB
Bagikan:
Perangkat Desa di Pangandaran Protes Karna Tidak Ada Kejelasan Mengenai THR
Perangkat Desa di Pangandaran Protes Karna Tidak Ada Kejelasan Mengenai THR (Dok tangkapan layar Instagram Pikiran Rakyat)

PASUNDAN EKSPRES - Ketua Umum PPDI kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu mengatakan seluruh Perangkat Desa di Pangandaran Protes karna tidak adanya kejelasan. 

Ia juga mengatakan bahwa aksi Perangkat Desa di Pangandaran Protes ini bukan hanya dilakukan di Pangandaran saja, melainkna aksi ini adalah aksi protes secara nasional. 

"Ini bukan hanya di Pangandaran ya, gerakannya gerakan Nasional, sebagai bentuk protes pemerintah desa sebagai kejelasan status perangkat Desa," ucap Ketum PPDI Dede Wahtu dikutip dari Pikiran Rakyat. 

Aksi protes tersebut dilakukan dengan cara tidak menggunakan seragam perangkat dengan logo kemendagri yang biasanya digunakan. 

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Perangkat Desa di Pangandaran Protes kepada Pemerintah Pusat mengenai kejelasan mengenai perangkat desa sesuai Undang-Undang. 

Selain itu, aksi protes tersebut dilakukan oleh 93 Desa yang berada di Pangandaran.

BACA JUGA:Hitung Mundur Libur Lebaran 2024

BACA JUGA:BMKG Memperkirakan Cuaca Ekstrem Akan Berlangsung Hingga Lebaran 2024 

Dede juga mengatakan dalam regulasi Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang ASN bahwa kami perangkat Desa ataupun Kepala Desa tidak jelas apakah termasuk ASN, PPPK atau yang lainnya. 

Selain itu, Dede juga menyinggung tentang pemberian THR. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. 

Apalagi beberapa waktu lalu beredar berita tentang pemerian THR dan Gaji ke-13 ASN dan PPPK yang akan diberikan secara langsung. 

Dalam hal tersebut ketum PPDI Kabupaten Pangandaran tersebut merasa dianaktirikan mengenai THR dan pemberian gaji karna tidak adanya kejelasan dalan Undang-Undang. 

Bahkan ia menegaskan bahwa perangkat Desa sama melayani masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari pemerintahan. 

Ia juga mengatakan akan melakukan pergerakan ke Jakarta. 

"Kemaren hasil rapat koordinasi Nasional, akan melaksanakan aksi ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status perangkat Desa," kata Dede dikutip dari Pikiran Rakyat. 

Berita Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang5 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional21 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline56 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional4 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu