Serapan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Subang Masih Paling Rendah
SUBANG-Hingga Mei 2025, Dinas PUPR Kabupaten Subang tercatat sebagai OPD dengan realisasi anggaran terendah hanya 8,01 persen. Realisasi penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Subang menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subang per Mei 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tercatat sebagai instansi dengan tingkat serapan anggaran paling rendah, yakni hanya 8,01 persen.
Kabid Perbendaharaan BKAD Subang, Irwan Ahadiat mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya pelaksanaan program kerja yang telah dirancang sejak awal tahun.
“Dinas PUPR saat ini berada di posisi terendah dengan serapan anggaran sebesar 8,01 persen. Disusul oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan 13,47 persen dan BKAD sendiri dengan 15,79 persen,” ujar Irwan kepada Pasundan Ekspres.
Sementara itu, beberapa OPD justru mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup tinggi. Tiga instansi teratas antara lain Dinas Perhubungan dengan 38,91 persen, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar 37,75 persen, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpoldam) dengan serapan mencapai 37,53 persen.
Irwan menambahkan, serapan anggaran yang rendah biasanya terjadi akibat berbagai faktor teknis dan administratif, termasuk proses lelang yang lambat, revisi program kerja, atau belum dimulainya kegiatan fisik secara optimal.
“BKAD akan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan sesuai target. Koordinasi dengan OPD teknis akan ditingkatkan, termasuk asistensi jika diperlukan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Subang diharapkan segera mengambil langkah-langkah percepatan, terutama dalam sektor strategis seperti infrastruktur dan kesehatan, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan memasuki pertengahan tahun anggaran, efisiensi dan kecepatan pelaksanaan program menjadi krusial agar seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi tepat waktu,” tutupnya.(cdp/ysp)
