Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Tiga Terdakwa Penjual Tanah Negara Divonis Tiga Tahun Penjara, Jaksa Subang Masih Pertimbangkan Putusan Hakim

C
Cindy Desita Putri Editor: Yusup Suparman
|09:00 WIB
Bagikan:
Tiga Terdakwa Penjual Tanah Negara Divonis Tiga Tahun Penjara, Jaksa Subang Masih Pertimbangkan Putusan Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perkara penjualan tanah negara untuk kepentingan investasi PT VinFast Automobile Indonesia pada Senin (5/10/2026).(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID – Tiga terdakwa kasus penjualan tanah negara untuk kepentingan investasi PT VinFast Automobile Indonesia divonis masing-masing tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta. Selain hukuman badan, ketiganya juga diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing Rp355,7 juta.

Ketiga terdakwa yakni Ipit Saripudin bin Ahwin (Alm), Unggul Sutrisno bin Sono, dan Qiki Khairul Abdi bin Tatang Abdul Kudus. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (5/10/2026).

Kasus tersebut bermula pada 2024 saat PT VinFast Automobile Indonesia mengakuisisi lahan di Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang untuk kepentingan investasi.

Namun, dalam proses finalisasi, terdapat lahan seluas 15.579 meter persegi atau sekitar 1,5 hektare yang tidak dapat diperjualbelikan karena merupakan fasilitas umum berupa jalan setapak dan saluran air pertanian milik negara.

Tanah Negara Yang Tidak Bertuan

“Tanah tersebut merupakan tanah negara yang tidak bertuan. Namun para tersangka diduga secara bersama-sama melawan hukum menjual lahan tersebut kepada pihak perusahaan,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang, Noordien Kusumanegara.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.492.640.000 berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara.

Selain pidana penjara dan denda, masing-masing terdakwa dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp355.716.000. Nilai tersebut dikurangi dengan uang pengganti yang telah dititipkan pada rekening RPL Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan sesuai ketentuan, masing-masing terdakwa dikenai pidana penjara pengganti selama satu tahun. Sementara itu, apabila denda Rp200 juta tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Noordien menyampaikan, putusan tersebut merupakan hasil proses penegakan hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penjualan tanah negara dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Subang.

“Putusan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah yang merugikan keuangan negara. Kami berkomitmen menangani setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Menurut Noordien, Kejari Subang melalui bidang Tindak Pidana Khusus terus berupaya mengungkap dan menuntaskan perkara korupsi dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

“Keberhasilan penanganan perkara ini juga tidak terlepas dari proses persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” kata Noordien.

Meski demikian, Kejari Subang belum menyatakan menerima atau menolak putusan tersebut. Tim Penuntut Umum akan terlebih dahulu mempelajari amar putusan sebelum menentukan sikap hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Tim Penuntut Umum akan mempelajari putusan secara menyeluruh sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. Sikap tersebut akan ditentukan dalam tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang,” jelas Noordien.

Dalam perkara tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.

Kejari Subang menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Bareskrim Geledah Rumah Eks Dirtipidum Siber Eko Hadi di Cipete, Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nasional36 menit lalu
Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Sambut Hari Guru Nasional 2026, PGRI Cabang Dawuan Subang Gelar Lomba Senam Jabar Istimewa

Subang40 menit lalu
Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Gus Ipul Sempat Sebut Lahan 8 Hektare, Cak Imin Tegaskan Tak Ada Keputusan Bangun Sekolah Di Hutan Kota UI

Nasional49 menit lalu
Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Remaja

Opini50 menit lalu
Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi, Disdukcapil Subang Gencarkan Perekaman KTP-el Jelang Pilkades

Subang1 jam lalu
Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Pramono Tolak Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat, Lebih Pilih Hal Ini

Nasional2 jam lalu
Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Tak Cukup Satu Posisi, Ini 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Berbagai Lembaga

Nasional3 jam lalu
Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Alkohol pada Luka: Benarkah Rasa Perih Menandakan Penyembuhan?

Opini3 jam lalu
UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

UMP 2027 Segera Diumumkan, Menaker Ingatkan Gubernur Soal Tenggat Waktu Penetapan

Nasional3 jam lalu
Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Kejari Subang Ungkap Tujuh Penyidikan Kasus Korupsi Sepanjang 2026, Pengawasan Investasi Jadi Perhatian

Subang3 jam lalu