Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Aliansi Buruh Subang Tolak TAPERA

E
EgiEditor: Egi
|18:30 WIB
Bagikan:
Aliansi Buruh Subang Tolak TAPERA
Ratusan buruh Subang demo tolak TAPERA di gedung DPRD, Selasa (11/6).(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

SUBANG-Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak aturan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di depan kantor DPRD Kabupaten Subang, Selasa (11/6).

Para buruh menilai potongan sebesar 2,5 persen untuk Tabungan Peruhaman Rakyat dari gaji mereka akan sangat membebani para pekerja.

Dalam aksi yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Subang, ratusan buruh melakukan long march menyusuri jalan protokol utama di Subang Kota menuju kantor DPRD Kabupaten Subang. Mereka membawa spanduk yang berisikan tuntutan mereka.

Dalam orasi yang disampaikan, para buruh mengungkapkan penolakan mereka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA. 

Mereka menilai potongan sebesar 2,5 persen dari gaji akan sangat memberatkan para pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Aturan mengenai TAPERA ini juga dinilai belum jelas dan masih abu-abu," ujar koordinator aksi, Hosken Ginting kepada awak media.

"Tidak ada urgensitas dari aturan tersebut, TAPERA justru berubah menjadi bersifat memaksa alih-alih sukarela, dan tidak adanya badan pengawas yang jelas dalam regulasi TAPERA sehingga rawan korupsi,” terangnya.

Para buruh juga mengeluhkan banyaknya iuran yang harus mereka bayar setiap bulannya, di tengah upah minimum kabupaten yang kecil. 

Selain itu, lanjut Ginting, pemerintah gegabah dalam mengambil kebijakan ini karena tidak melibatkan buruh dalam diskusi mengenai aturan TAPERA serta tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Selain menolak TAPERA, ratusan buruh peserta unjuk rasa juga menolak berbagai kebijakan lainnya, seperti Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penegasan sikap buruh Subang terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan memberatkan,” tegasnya.

Para buruh berharap, pemerintah dapat mendengar dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang diambil agar lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

Anggota Watimpres Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Anggota Watimpres Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Nasional59 menit lalu
6 Fakta Kasus Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online

6 Fakta Kasus Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online

Headline1 jam lalu
Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini, Sabtu 10 Oktober: Kualifikasi hingga Sprint Race, Digelar Siang Ini

Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini, Sabtu 10 Oktober: Kualifikasi hingga Sprint Race, Digelar Siang Ini

Olahraga2 jam lalu
Kabut Asap Sumatera Bikin Singapura Diselimuti Polusi, PSI Tembus 160 Jelang F1 GP 2026

Kabut Asap Sumatera Bikin Singapura Diselimuti Polusi, PSI Tembus 160 Jelang F1 GP 2026

Headline2 jam lalu
ADVERTISEMENT
Bupati Subang Targetkan 2.100 Ruang Kelas Rusak Tuntas Diperbaiki

Bupati Subang Targetkan 2.100 Ruang Kelas Rusak Tuntas Diperbaiki

Headline2 jam lalu
6 Promo Tanggal Kembar 10.10 di Subang, Siap-siap Berburu yang Hemat!

6 Promo Tanggal Kembar 10.10 di Subang, Siap-siap Berburu yang Hemat!

Lifestyle2 jam lalu
7 Ide Aktivitas Weekend Hemat, Seru Bersama Keluarga Tanpa Bikin Kantong Jebol

7 Ide Aktivitas Weekend Hemat, Seru Bersama Keluarga Tanpa Bikin Kantong Jebol

Lifestyle3 jam lalu
Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Subang, Ada Berbagai Permainan Seru

Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Subang, Ada Berbagai Permainan Seru

Lifestyle4 jam lalu
Program Jabar Sakola Resmi Diluncurkan, Bantu Tekan Angka Putus Sekolah

Program Jabar Sakola Resmi Diluncurkan, Bantu Tekan Angka Putus Sekolah

Jawa Barat5 jam lalu
Darurat Kekerasan di Sekolah, DPP AGPAII Desak Rekayasa Sosial Berbasis Sekolah Ramah Anak Masuk ke Dalam RUU Sisdiknas

Darurat Kekerasan di Sekolah, DPP AGPAII Desak Rekayasa Sosial Berbasis Sekolah Ramah Anak Masuk ke Dalam RUU Sisdiknas

Headline6 jam lalu