Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Aliansi Buruh Subang Tolak TAPERA

E
EgiEditor: Egi
|18:30 WIB
Bagikan:
Aliansi Buruh Subang Tolak TAPERA
Ratusan buruh Subang demo tolak TAPERA di gedung DPRD, Selasa (11/6).(Cindy Desita Putri/Pasundan Ekspres)

SUBANG-Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak aturan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di depan kantor DPRD Kabupaten Subang, Selasa (11/6).

Para buruh menilai potongan sebesar 2,5 persen untuk Tabungan Peruhaman Rakyat dari gaji mereka akan sangat membebani para pekerja.

Dalam aksi yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Subang, ratusan buruh melakukan long march menyusuri jalan protokol utama di Subang Kota menuju kantor DPRD Kabupaten Subang. Mereka membawa spanduk yang berisikan tuntutan mereka.

Dalam orasi yang disampaikan, para buruh mengungkapkan penolakan mereka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA. 

Mereka menilai potongan sebesar 2,5 persen dari gaji akan sangat memberatkan para pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Aturan mengenai TAPERA ini juga dinilai belum jelas dan masih abu-abu," ujar koordinator aksi, Hosken Ginting kepada awak media.

"Tidak ada urgensitas dari aturan tersebut, TAPERA justru berubah menjadi bersifat memaksa alih-alih sukarela, dan tidak adanya badan pengawas yang jelas dalam regulasi TAPERA sehingga rawan korupsi,” terangnya.

Para buruh juga mengeluhkan banyaknya iuran yang harus mereka bayar setiap bulannya, di tengah upah minimum kabupaten yang kecil. 

Selain itu, lanjut Ginting, pemerintah gegabah dalam mengambil kebijakan ini karena tidak melibatkan buruh dalam diskusi mengenai aturan TAPERA serta tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Selain menolak TAPERA, ratusan buruh peserta unjuk rasa juga menolak berbagai kebijakan lainnya, seperti Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penegasan sikap buruh Subang terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan memberatkan,” tegasnya.

Para buruh berharap, pemerintah dapat mendengar dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang diambil agar lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

Subang34 menit lalu
Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Subang36 menit lalu
Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Subang41 menit lalu
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Nasional1 jam lalu
Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Karawang2 jam lalu
Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Lifestyle2 jam lalu
Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Purwakarta2 jam lalu
Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Purwakarta2 jam lalu
Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Purwakarta2 jam lalu
Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Headline3 jam lalu