Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Banyak Developer Nakal Abaikan Ketentuan RTH
PURWAKARTA-Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Purwakarta, Alaikasalam, menyoroti tajam dua permasalahan krusial terkait tata ruang dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Ia mendesak Pemkab Purwakarta untuk segera mengambil langkah tegas menjaga ketahanan pangan serta menertibkan pengembang (developer) perumahan yang abai terhadap kewajiban.
Alaikasalam mengingatkan Pemkab agar segera melakukan survei dan evaluasi menyeluruh terhadap status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurut dia, lahan produktif di Purwakarta terus tergerus oleh kepentingan bisnis, khususnya pembangunan perumahan komersial dan klaster. "Ketahanan pangan kita terancam jika sawah terus-menerus beralih fungsi. Pemkab harus melakukan survei dan evaluasi LSD secara berkala. Saya meminta agar perizinan perumahan komersial diperketat, dan buat aturan tegas bahwa perumahan komersial tidak boleh menggunakan atau mengorbankan lahan sawah," tegas Alaikasalam.
Meski demikian, dia tidak menolak pembangunan perumahan secara keseluruhan. Ia memahami tingginya kebutuhan warga akan hunian atau papan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkab mengoptimalkan dan memprioritaskan pembangunan perumahan bersubsidi. "Kebutuhan papan warga memang tinggi, itu hak dasar mereka. Tapi arahkan dan optimalkan untuk perumahan bersubsidi yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai kita memperluas klaster komersial yang pada akhirnya menggerus lumbung pangan kita sendiri," imbuhnya.
Tak hanya soal tata ruang dan ketahanan pangan, Alaikasalam juga menyoroti buruknya pengawasan terhadap Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di kawasan perumahan. Ia mengindikasikan masih banyak developer yang "lepas tangan" setelah menjual unit rumah kepada konsumen. "Banyak developer yang tidak memperhatikan fasum dan fasos. Khususnya rumah ibadah, itu kan sudah menjadi tanggungan dan kewajiban developer untuk dibangun dan diserahkan. Jangan sampai warga perumahan bingung mau ibadah di mana karena masjid atau musholanya tidak dibangun oleh developernya," kritiknya.
Selain itu, ia juga menyoroti "kenakalan" developer yang kerap menyiasati atau mengabaikan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal, menurutnya, sudah ada rumusan dan regulasi khusus mengenai persentase lahan hijau yang wajib disediakan di setiap kawasan perumahan. "Ini kenakalan developer yang harus dihentikan. Ada rumusan khusus untuk lahan hijau perumahan, tapi nyatanya banyak yang tidak menyisihkan lahan sesuai ketentuan. Dinas terkait, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, harus turun langsung, lakukan penertiban, dan beri sanksi tegas bagi developer yang bandel," pungkasnya.
Suara legislatif ini diharapkan menjadi cambuk bagi eksekutif untuk lebih ketat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) perumahan, serta melakukan pengawasan berkala pasca-pembangunan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan hak-hak konsumen.(mas/sep)
