Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|20:00 WIB
Bagikan:
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendorong Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk memaparkan secara detail program unggulan, alokasi anggaran yang dibutuhkan, serta sasaran kinerja yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2027.

Kejelasan perencanaan tersebut dinilai penting agar upaya penanggulangan banjir rob, abrasi, hingga degradasi ekosistem di wilayah Pantai Utara Jawa dapat terlaksana secara optimal, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Pernyataan tersebut disampaikan Titiek ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI dengan Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Agenda ini menjadi pertemuan awal untuk membahas kebijakan, arah pengembangan, serta rencana pelaksanaan tugas BOPPJ setelah lembaga tersebut resmi menjadi mitra kerja baru Komisi IV DPR RI.

Mengawali jalannya rapat, Titiek menyampaikan bahwa penyelenggaraan RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026. Selain itu, pelaksanaan rapat juga merujuk pada keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI yang berlangsung pada 10 November 2026.

BOPPJ yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 juga diminta menguraikan profil kelembagaan secara komprehensif, mulai dari susunan organisasi hingga tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengelola kawasan Pantai Utara Jawa.

Paparan tersebut dibutuhkan agar Komisi IV DPR RI dapat memahami secara utuh kesiapan institusi, kapasitas organisasi, serta batas-batas kewenangan BOPPJ dalam merealisasikan pembangunan kawasan pesisir.

Tidak hanya menyangkut penguatan kelembagaan, perhatian Komisi IV DPR RI turut diarahkan pada pola kerja sama BOPPJ dengan kementerian, lembaga pemerintah terkait, dan pemerintah daerah di sepanjang wilayah Pantai Utara Jawa.

Sinergi antarpemangku kepentingan dianggap penting untuk membangun keselarasan kebijakan, mengintegrasikan perencanaan program, serta mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam implementasinya.

“Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir,” ujar politikus yang akrab disapa Titiek Soeharto tersebut.

Pada kesempatan itu, BOPPJ menyampaikan usulan pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 senilai Rp481.105.299.000 atau setara dengan sekitar Rp481,11 miliar. Seluruh pembiayaan yang diusulkan berasal dari rupiah murni.

Anggaran tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan dukungan manajemen, sekaligus membiayai kegiatan nonoperasional dalam rangka pengembangan kawasan strategis serta pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Menanggapi usulan tersebut, Komisi IV DPR RI menilai bahwa setiap rencana pembiayaan harus dilengkapi dengan uraian yang jelas mengenai tujuan, sasaran, dan tolok ukur keberhasilan program.

Keberadaan indikator kinerja yang terukur diperlukan sebagai dasar untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan dalam upaya melindungi kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan RDP juga mencakup salah satu agenda pembangunan strategis, yakni percepatan realisasi Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa.

Proyek infrastruktur perlindungan pesisir tersebut direncanakan memiliki bentang sekitar 575 kilometer yang mencakup lima provinsi.

Keberadaan GSW diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi terhadap ancaman banjir rob sekaligus mengantisipasi berbagai risiko lingkungan yang dihadapi kawasan pesisir.

Sebagai bagian dari strategi perlindungan wilayah Pantai Utara Jawa, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

Aspek teknis pembangunan perlu berjalan beriringan dengan upaya konservasi lingkungan serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir.

Titiek turut menggarisbawahi bahwa pembentukan BOPPJ diharapkan mampu menghadirkan tata kelola kawasan pesisir yang lebih komprehensif, bukan semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur.

Setiap langkah pengembangan wilayah harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan, keseimbangan ekosistem, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat setempat.

“Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui pertemuan perdana tersebut, Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap seluruh rencana kegiatan BOPPJ.

Fokus pengawasan terutama diarahkan pada keselarasan antara penetapan program prioritas, besaran kebutuhan anggaran, dan target pembangunan yang akan direalisasikan sepanjang 2027.

RDP ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan Pantai Utara Jawa melalui penyusunan perencanaan yang terstruktur, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi jangka panjang pembangunan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

Dengan perencanaan program dan pengawasan anggaran yang lebih terarah, berbagai agenda pembangunan di Pantai Utara Jawa diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap risiko banjir rob dan abrasi, mempertahankan kelestarian ekosistem pesisir, serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadikan kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan.

Berita Terbaru

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Nasional18 menit lalu
Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Karawang1 jam lalu
Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Lifestyle1 jam lalu
Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Purwakarta1 jam lalu
Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Purwakarta1 jam lalu
Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Purwakarta1 jam lalu
Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Headline2 jam lalu
Taman Nasional di Indonesia Simpan Kekayaan Flora dan Fauna, Ini Sebaran Wilayahnya

Taman Nasional di Indonesia Simpan Kekayaan Flora dan Fauna, Ini Sebaran Wilayahnya

Nasional5 jam lalu
Pojokan 333: Neopatrimonialisme; Sesajen Modern Bernama Loyalitas

Pojokan 333: Neopatrimonialisme; Sesajen Modern Bernama Loyalitas

Opini9 jam lalu
Malam Ini Persib vs Bali United: Reuni Spesial Thomas Lam dan Eliano

Malam Ini Persib vs Bali United: Reuni Spesial Thomas Lam dan Eliano

Olahraga10 jam lalu