Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

KARAWANG-Bupati Karawang, Aep Syaepuloh turun langsung memantau pelaksanaan Pilkades Serentak Digital 2026 di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan, Minggu (22/11). Pemantauan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut dilakukan, untuk melihat langsung jalannya pemungutan suara sekaligus memastikan seluruh tahapan berlangsung tertib dan lancar.
Salah satu lokasi yang dikunjungi Aep yakni Kampung Budaya. Di lokasi tersebut, ia mengecek jalannya pemungutan suara sekaligus melihat pengaturan pelayanan bagi warga yang datang menggunakan hak pilihnya.
Aep menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan hingga pagi hari, pelaksanaan pemilihan berjalan tanpa gangguan berarti. Ia juga mengapresiasi dukungan jajaran Forkopimda, Polda Jawa Barat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat dalam mengawal pelaksanaan Pilkades.
"Alhamdulillah, hari ini kami bersama Forkopimda memastikan pelaksanaan Pilkades di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan berjalan dengan baik. Kami juga didampingi Polda Jawa Barat dan Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Barat. Hingga pagi tadi, tidak ada gejolak atau gangguan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara," ujarnya.
Pada kunjungan tersebut, Aep juga mengecek penerapan sistem verifikasi pemilih. Setiap warga yang datang ke lokasi pemungutan suara diwajibkan menunjukkan KTP untuk mencocokkan identitas dengan data pemilih. Ketentuan ini diterapkan guna memastikan hak suara digunakan oleh pemilih yang sesuai dengan identitas terdaftar.
"Pemilih harus membawa KTP. Jadi, identitas yang tercantum dalam kartu suara harus sesuai dengan orang yang menggunakan hak pilih. Tidak bisa kartu suara atas nama orang lain digunakan oleh pemilih yang berbeda," tegasnya.
Pengaturan arus pemilih juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Di Desa Wadas, panitia membagi lokasi pemungutan suara ke tiga titik, yaitu Kampung Budaya, Karaba, dan Sumber Barokah. Skema tersebut diterapkan agar warga tidak terkonsentrasi di satu tempat. Adapun pleno hasil pemungutan suara akan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan.
"Kami ingin proses pemungutan suara berjalan tertib dan tidak terjadi penumpukan pemilih. Karena itu, di Desa Wadas dibagi menjadi tiga titik. Namun, untuk pelaksanaan pleno nantinya akan dipusatkan di sini," jelas Aep.
Dari aspek keamanan, pengawalan Pilkades melibatkan unsur Polresta Karawang, Kodim 0604/Karawang, Subdenpom, dan Brimob. Kesiapan personel sebelumnya telah diperiksa melalui apel gelar pasukan. Pemerintah daerah bersama aparat juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan.
"Sejak kemarin kami sudah melakukan gelar pasukan. Kami juga sudah memetakan sejumlah titik yang berpotensi rawan dan menyiapkan personel bersama TNI-Polri untuk mengantisipasi perkembangan situasi," ungkapnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh unsur keamanan. Pemkab Karawang turut menugaskan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penanggung jawab atau PIC di 25 kecamatan. Penugasan ini dimaksudkan agar pemantauan dan koordinasi di setiap wilayah berjalan lebih terarah.
"Semua kepala OPD kami libatkan. Mereka menjadi PIC di 25 kecamatan sehingga seluruhnya bekerja bersama melakukan monitoring. Saya mengapresiasi Forkopimda dan Pak Sekda yang sejak malam sudah melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan berjalan baik," tuturnya.
Sementara itu, pelayanan kesehatan turut disediakan bagi masyarakat di sekitar lokasi pemungutan suara. Puskesmas Wadas membuka pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk dukungan pelayanan selama tahapan pemilihan berlangsung.
Aep juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah berpartisipasi dalam Pilkades. Ia berharap tingginya antusiasme masyarakat tetap disertai sikap saling menghormati terhadap perbedaan pilihan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Antusiasmenya luar biasa. Kami berharap partisipasi ini tetap diiringi dengan komitmen menjaga ketertiban dan persatuan," katanya.
Pilkades Digital tahun ini menjadi penyelenggaraan kedua di Kabupaten Karawang. Pada Desember 2025, sistem pemungutan suara berbasis digital telah digunakan di sembilan desa. Jumlah desa yang menerapkan sistem tersebut kemudian bertambah menjadi 67 desa pada pelaksanaan 2026.
Penerapan sistem digital di Karawang juga menjadi bahan pembelajaran bagi sejumlah pemerintah daerah lain. Menurut Aep, beberapa kabupaten telah menyampaikan rencana untuk melakukan studi banding guna mempelajari pelaksanaan Pilkades Digital.
"Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkades Digital tahun kemarin berjalan sukses. Seperti yang disampaikan Kepala DPMD kami, ada beberapa kabupaten yang akan melakukan studi banding terkait pelaksanaan Pilkades Digital di Karawang," pungkasnya.
Aep berharap, seluruh rangkaian pemilihan, termasuk pleno hingga penetapan hasil, dapat berlangsung tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Ia meminta warga tetap menjaga persaudaraan meskipun berbeda dalam menentukan calon kepala desa.
"Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas Kabupaten Karawang. Perbedaan pilihan jangan sampai menimbulkan persoalan. Mari kita jaga agar seluruh proses berjalan baik dan lancar demi Karawang yang semakin maju," tegasnya.(sis/kbe/ery)
