Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kisruh BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan untuk Penyakit Kronis

I
Inessia Nabila MEditor: Heru Ramdani
|13:50 WIB
Bagikan:
Kisruh BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan untuk Penyakit Kronis
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal dinonaktifkannya BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos. (Foto: Screenshot Instagram @dedimulyadi71)

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil alih pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga Jawa Barat yang tidak mampu imbas penonaktifan BPJS PBI oleh Kementerian Sosial.

Penonaktifan BPJS PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kini ramai diperbincangkan masyarakat.

BPJS PBI merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sehingga iuran bulanannya ditanggung oleh pemerintah.

Kabar penonaktifan massal BPJS PBI ini membuat sejumlah peserta mengeluhkan tidak bisa berobat lantaran status kepesertaannya tidak aktif.

Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal kabar peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh Kemensos sejak 1 Februari 2026.

Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan bagi warga yang tidak mampu yang memiliki penyakit kronis yang terkendala pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, yang memiliki penyakit kronis untuk jaminan asuransi kesehatannya, BPJSnya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ucap Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya, @dedimulyadi71 pada Minggu (8/2/2026).

Dedi memastikan warga Jawa Barat yang tidak mampu yang menderita penyakit berat akan tetap mendapat layanan kesehatan meski status BPJS PBI-nya nonaktif.

Terlebih warga yang menderita kanker harus melakukan kemoterapi, talasemia yang memerlukan transfusi darah hingga pasien gagal ginjal harus cuci darah terpaksa menunda pengobatannya imbas dinonaktifkannya BPJS PBI ini.

Selain itu, ia mengajak seluruh pihak untuk saling bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat. (inm)

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline6 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu