Pemprov Jateng Diapresiasi sebagai Pionir Konsolidasi Pengadaan, Mampu Efisiensi Capai 30 Persen
SEMARANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah, karena menjadi salah satu provinsi pionir dalam menerapkan konsolidasi pengadaan.
Hendi mengatakan, melalui konsolidasi yang dilakukan sejak dua tahun terakhir, sejumlah belanja seperti seragam dan alat kesehatan, berhasil dihemat hingga 20–30 persen.
“Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” kata Hendrar Prihadi dalam acara Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 19 Juni 2025.
Ia berharap, langkah ini bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, agar turut menerapkan konsolidasi.
“Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuh pria yang akrab disapa Hendi ini.
Dalam paparannya, Hendi juga menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyambut baik arahan Kepala LKPP. Pemprov Jateng akan terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.
“Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Ia menambahkan, selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.
Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat 89,1%, tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya.
Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).
Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar. Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, yakni mencapai Rp395 miliar, disusul Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.
Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja, melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi. (*)
