Pos Belanja Eksekutif dan Legislatif Masih Tinggi, Ini Postur Anggaran Perubahan 2025 Jawa Barat
BANDUNG - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi anggaran belum sepenuhnya terealisasi di Jawa Barat (Jabar).
Justru, pos belanja eksekutif dan legislatif dalam APBD Perubahan 2025 menuai kritik publik.
Berdasarkan dokumen resmi perubahan kelima APBD Jabar 2025, alokasi belanja hak keuangan DPRD tetap Rp475,88 miliar untuk 120 anggota dewan.
Dana tersebut mencakup gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, komunikasi, perumahan, hingga operasional pimpinan dewan. Tidak ada perubahan anggaran sama sekali.
Sementara itu, anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur tercatat Rp64,8 miliar.
Hampir seluruh pos tetap sama, kecuali pengurangan pada belanja pakaian dinas dari Rp275,5 juta menjadi Rp118 juta.
Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR), Poppy Nuraeni, menilai pemerintah daerah inkonsisten menjalankan instruksi efisiensi.
“Fasilitas gubernur justru lebih besar daripada DPRD, mencapai Rp64 miliar. Kalau bicara efisiensi, mestinya dimulai dari kepala daerah,” kata Poppy, Senin (8/9/2025).
Namun, ia juga menegaskan DPRD tidak bisa lepas tangan. “Masyarakat berharap DPRD bersikap kritis terhadap pemerintah, bukan hanya menikmati hak keuangan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang APBD Perubahan Jabar, belanja operasional gubernur dan wakilnya mencapai Rp28,8 miliar, sementara gaji dan tunjangan keduanya sebesar Rp2,21 miliar. Satu-satunya pemangkasan hanya pada pakaian dinas.
Sedangkan untuk DPRD, belanja lain-lain termasuk untuk pimpinan dewan mencapai Rp29,47 miliar.
Total gaji dan tunjangan dewan sebesar Rp177,45 miliar, terdiri dari tunjangan komunikasi dan insentif pimpinan Rp30 miliar, tunjangan jabatan Rp3 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp90 miliar, tunjangan perumahan Rp89 miliar, dan tunjangan transportasi Rp37 miliar.
Hingga kini, Sekretariat DPRD Jabar belum memberikan keterangan resmi mengenai detail tunjangan tersebut.
Kontrasnya, publik diguncang kabar seorang ibu dan dua anaknya di Jabar yang mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi—sebuah ironi di tengah besarnya alokasi anggaran pejabat daerah. (idr)
