Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pos Belanja Eksekutif dan Legislatif Masih Tinggi, Ini Postur Anggaran Perubahan 2025 Jawa Barat

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|14:44 WIB
Bagikan:
Pos Belanja Eksekutif dan Legislatif Masih Tinggi, Ini Postur Anggaran Perubahan 2025 Jawa Barat
Pos Belanja Eksekutif dan Legislatif Masih Tinggi, Ini Postur Anggaran Perubahan 2025 Jawa Barat. (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi anggaran belum sepenuhnya terealisasi di Jawa Barat (Jabar).

Justru, pos belanja eksekutif dan legislatif dalam APBD Perubahan 2025 menuai kritik publik.

Berdasarkan dokumen resmi perubahan kelima APBD Jabar 2025, alokasi belanja hak keuangan DPRD tetap Rp475,88 miliar untuk 120 anggota dewan.

Dana tersebut mencakup gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, komunikasi, perumahan, hingga operasional pimpinan dewan. Tidak ada perubahan anggaran sama sekali.

Sementara itu, anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur tercatat Rp64,8 miliar.

Hampir seluruh pos tetap sama, kecuali pengurangan pada belanja pakaian dinas dari Rp275,5 juta menjadi Rp118 juta.

Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR), Poppy Nuraeni, menilai pemerintah daerah inkonsisten menjalankan instruksi efisiensi.

“Fasilitas gubernur justru lebih besar daripada DPRD, mencapai Rp64 miliar. Kalau bicara efisiensi, mestinya dimulai dari kepala daerah,” kata Poppy, Senin (8/9/2025).

Namun, ia juga menegaskan DPRD tidak bisa lepas tangan. “Masyarakat berharap DPRD bersikap kritis terhadap pemerintah, bukan hanya menikmati hak keuangan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang APBD Perubahan Jabar, belanja operasional gubernur dan wakilnya mencapai Rp28,8 miliar, sementara gaji dan tunjangan keduanya sebesar Rp2,21 miliar. Satu-satunya pemangkasan hanya pada pakaian dinas.

Sedangkan untuk DPRD, belanja lain-lain termasuk untuk pimpinan dewan mencapai Rp29,47 miliar.

Total gaji dan tunjangan dewan sebesar Rp177,45 miliar, terdiri dari tunjangan komunikasi dan insentif pimpinan Rp30 miliar, tunjangan jabatan Rp3 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp90 miliar, tunjangan perumahan Rp89 miliar, dan tunjangan transportasi Rp37 miliar.

Hingga kini, Sekretariat DPRD Jabar belum memberikan keterangan resmi mengenai detail tunjangan tersebut.

Kontrasnya, publik diguncang kabar seorang ibu dan dua anaknya di Jabar yang mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi—sebuah ironi di tengah besarnya alokasi anggaran pejabat daerah. (idr)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional14 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional14 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle17 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional24 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang25 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini29 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta31 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang31 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang33 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional34 menit lalu