Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Reformasi Birokrasi, 32 ASN Dinkes Subang Terancam Sanksi Berat Akibat Indisipliner

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|15:07 WIB
Bagikan:
Reformasi Birokrasi, 32 ASN Dinkes Subang Terancam Sanksi Berat Akibat Indisipliner
Kadinkes Subang, dr. Maxi saat diwawancara soal indisipliner ASN Dinkes Subang. CINDY DESITA PUTRI/PASUNDAN EKSPRES.

SUBANG-Komitmen Bupati Subang dalam menegakkan reformasi birokrasi kian ditegaskan dengan langkah tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak disiplin. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang menjadi sorotan setelah terungkap adanya 95 pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan data absensi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi menyampaikan, dari hasil pemeriksaan absensi digital, sebanyak 95 ASN terjaring karena tidak masuk kerja dalam rentang waktu antara 14 hingga 281 hari.

“Dari 95 orang yang terjaring, 32 orang kami nilai telah melakukan pelanggaran serius. Jika terbukti bersalah, mereka wajib mengembalikan gaji yang telah diterima selama tidak menjalankan tugas,” ujar dr. Maxi, Jumat (20/6/25).

Maxi menyebut, mayoritas ASN yang melakukan pelanggaran tersebut berasal dari jabatan fungsional dan eselon IV. 

Ketidakdisiplinan ini menurut dr. Maxi menimbulkan kerugian negara serta memberikan efek negatif bagi pegawai lain yang selama ini bekerja dengan baik.

“Yang tidak disiplin ini jadi beban. Tidak produktif, tidak bekerja, tapi masih menerima gaji. Ini mencederai semangat kerja pegawai lain yang selama ini rajin,” tegasnya.

Tindak lanjut terhadap para ASN indisipliner ini akan dilakukan secara berjenjang. 

Pihak Dinkes akan mengajukan laporan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), selanjutnya akan ditangani oleh Tim Disiplin yang dikoordinasikan oleh Asisten Daerah III, melibatkan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah (Irda).

“Setiap pelanggaran akan disidangkan. Hasil sidang bisa berupa sanksi ringan seperti teguran, hingga sanksi berat berupa penurunan pangkat atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” jelas dr. Maxi.

Pemeriksaan awal dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian untuk staf di lingkungan kantor Dinkes, sementara di tingkat Puskesmas, tanggung jawab berada di tangan Kepala Puskesmas masing-masing.

Terkait sistem absensi digital yang digunakan, dr. Maxi juga mengingatkan agar kehadiran pegawai benar-benar diverifikasi.

“Harus dipastikan bahwa yang absen itu benar-benar hadir dan bekerja. Jangan sampai hanya sidik jari, tapi orangnya tidak ada. Itu harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (cdp)

Berita Terbaru

Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Penurunan Tanah di Pantura Capai 20 cm, Kerugian Ekosistem Setara 30 Persen APBN

Nasional4 menit lalu
Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Diisukan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Dedi Mulyadi Justru Dukung Sosok Ini

Nasional7 menit lalu
RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

RUU Perampasan Aset Disahkan, Harta Janggal Pejabat Tak Tersentuh?

Nasional20 menit lalu
Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Olahraga31 menit lalu
Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Headline40 menit lalu
Putin Akui Indonesia Jadi Salah Satu Ekonomi Terbesar dan Tercepat di Dunia, Rusia Siapkan Perjanjian 2027

Putin Akui Indonesia Jadi Salah Satu Ekonomi Terbesar dan Tercepat di Dunia, Rusia Siapkan Perjanjian 2027

Nasional51 menit lalu
Wisata Air Kalimalang Bekasi Diresmikan Dedi Mulyadi

Wisata Air Kalimalang Bekasi Diresmikan Dedi Mulyadi

Nasional51 menit lalu
ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

Nasional55 menit lalu
Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Headline1 jam lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

Nasional1 jam lalu