Suara Fraksi DPRD Subang Terhadap Rencana Keuangan Pemda Tahun 2026
PASUNDANEKSPRES.ID - DPRD Kabupaten Subang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Subang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RAPBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/10/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Subang.
Meski seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap penjelasan Bupati, sejumlah catatan strategis mengemuka sebagai masukan untuk penyempurnaan RAPBD 2026.
Fraksi Golkar menyoroti berkurangnya transfer ke daerah yang dinilai harus disikapi dengan bijak. Golkar mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi ini juga menekankan bahwa APBD Subang 2026 harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengikuti angka teknis anggaran.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat kecil.
Menurut PDIP, optimalisasi potensi daerah menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Fraksi Gerindra menegaskan pembangunan di Subang harus dilakukan secara merata. Mereka menyoroti pentingnya fokus anggaran pada sektor pendidikan, baik infrastruktur maupun kesejahteraan guru.
Fraksi Nasdem mengingatkan agar target PAD disusun melalui perencanaan dan analisis yang matang.
Hal ini, menurut mereka, untuk menghindari rasionalisasi mendadak yang berpotensi mengganggu program-program prioritas masyarakat.
Senada, Fraksi PKB menilai penurunan transfer ke daerah harus diantisipasi dengan penguatan PAD, namun tidak boleh membebani masyarakat kecil.
PKB juga menekankan agar pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetap menjadi prioritas.
Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap proyeksi kenaikan PAD 2026. Namun, PKS menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak boleh hanya sebatas angka nominal, melainkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun Fraksi Amanat-Demokrat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mereka menekankan infrastruktur dasar tidak hanya sebatas pembangunan jalan, melainkan juga pelayanan publik yang prima, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Subang, para asisten daerah, staf ahli, kepala OPD, camat, serta tamu undangan lainnya.(cdp/ysp)
