Dedi Mulyadi Terlibat Perdebatan dengan Warga saat Penertibkan Bangunan di Karawang

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tampak terlibat adu argumen dengan sejumlah warga saat proses penertiban bangunan di Kabupaten Karawang.

Peristiwa itu dibagikan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Senin (10/11/2025).

Ketegangan muncul karena warga merasa keberatan dengan pembongkaran kios milik mereka.

Sementara itu, penertiban dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi sungai dan mencegah terjadinya banjir.

Beberapa warga pun menyampaikan rasa kecewa lantaran mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait rencana pembongkaran tersebut.

Sejak awal pertemuan dengan KDM, ia sudah berbicara dengan nada yang cukup keras.

"Ini saya gak diberitahu ujug-ujug dibongkar, saya nyewa. Sama lurah dibongkar," katanya.

Dedi Mulyadi hadir dengan mengenakan busana serba putih.

Menariknya, ia tampak memakai sandal jepit dengan warna berbeda, kaki kirinya mengenakan sandal berwarna hijau, sementara kaki kanannya memakai yang berwarna biru.

"Lurah memang sama saya disuruh," kata Dedi.

"Lah iya tapi kan caranya gak begini pak. Harusnya saya beri tahu sebab saya nyewa di sini. Belum habis. Sampai tahun depan," katanya.

Namun ia menolak untuk menunjukan kontrak sewa bangunan ke Dedi Mulyadi.

"Sekarang bapak merintahkan tanpa beri tahu saya apa dasarnya ?" kata dia.

"Dasarnya adalah ada saluran air yang," kata Dedi Mulyadi.

Ia tetap ngotot, menilai tindakan yang dilakukan tidak benar dan terlalu sepihak.

"Gak bisa seenaknya begini. Memang negara begini," kata dia.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihak yang seharusnya disalahkan adalah PJT karena telah menyewakan lahan kepada kakek tersebut.

"Gini pak, saya nanya, PJT juga salah kenapa saluran air disewakan," katanya.

"Bapak nyalahin PJT, harusnya ini saya diberitahu. Bapak seenaknya," kata kakek.

"Saya gak ada seenaknya. Pak kalau demi kepentingan rakyat mencegah banjir," kata KDM.

Kakek itu tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah karena sudah menyewa lahan tersebut.

"Orang itu punya hak, kalau sewanya ada jangan seenaknya aja," katanya.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa normalisasi sungai dilakukan sebagai upaya pencegahan banjir.

"Saya tahu kalau banjir, tapi ini kan gak pernah banjir," katanya.

Bahkan saat Dedi mencoba merangkulnya, sang kakek langsung menepis tangannya.

"Bapak di sini gak banjir, di sana banjir. Kalau di sana dibuka di sini harus dibuka," kata KDM.

"Caranya gak begini. Saya nyewa di sini," kata kakek.

Dedi menyarankan agar sang kakek menyampaikan protesnya langsung kepada pihak PJT.

Namun situasi semakin memanas hingga adu mulut pun tak terelakkan.

Dedi pun akhirnya menanggapi ucapan kakek tersebut dengan nada suara yang ikut meninggi.

"Bapak seenaknya aja. Ini negara," kata kakek.

"Saya juga menjalankan tugas negara. saya juga negara," tegas KDM.

"Saya harus dilindungi negara," kata kakek.

"Saya juga melindungi rakyat. Melindungi rakyat dari banjir. Rakyat kebanjitran, di sini gak bisa nyawah 20 hektare," kata Dedi.

Kakek tersebut terus bersikeras bahwa cara pemerintah membongkar bangunannya dianggap tidak benar.

Namun, Dedi Mulyadi akhirnya membuat sang kakek terdiam.

Ia menanyakan apakah kakek itu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tempat tersebut.

"Ada IMB saya nanya ? Berarti bapak melanggar aturan. Hak ada IMB nya gak boleh. Kan dilarang membangun bangunan di atas sepadan sungai," kata Dedi Mulyadi.

"Saya sudah minta IMB tapi oleh pemda tidak keluarkan," kata Kakek.

Dedi menjelaskan bahwa bangunan yang tidak memiliki IMB dianggap berstatus ilegal.

Namun, sang kakek menolak penjelasan itu dan membentak gubernur yang dikenal dengan ciri khas sandal jepitnya tersebut.

"Saya tahu, saya tahu," kata kakek membentak Dedi.

"Kalau bapak tahu kenapa bapak lakukan. Bapak tahu hukum kenapa melanggar hukum," timpal Dedi Mulyadi.