Pemkab Karawang Resmi Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2027
Penguatan Konektivitas Wilayah, Pemerataan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, dengan menegaskan fokus pembangunan pada penguatan konektivitas wilayah, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kamis (9/4).
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
Menurut Aep, seluruh tahapan perencanaan telah dilalui secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten, termasuk forum Musrenbang tingkat daerah pemilihan (dapil) yang menurutnya menjadi inovasi perencanaan partisipatif di Karawang.
“Musrenbang ini menjadi bukti pembangunan di Kabupaten Karawang dirancang secara terintegrasi, terkoneksi, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar Aep.
Ia menegaskan, tema pembangunan RKPD 2027 menitikberatkan pada pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Karawang, tanpa meninggalkan satu kawasan pun dari prioritas pembangunan daerah.
Aep menyebut posisi strategis Karawang sebagai daerah penyangga ibu kota serta wilayah dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar harus dioptimalkan melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Aep juga mengungkapkan, berdasarkan rilis terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Karawang menempati peringkat kedua kabupaten maju secara nasional berdasarkan sejumlah indikator pembangunan.
“Prestasi ini bukan keberhasilan bupati semata, tetapi keberhasilan seluruh ASN, kepala desa, Forkopimda, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Karawang,” katanya.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Karawang menunjukkan komitmen kuat melalui peningkatan anggaran yang signifikan, dari Rp280 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp320 miliar pada 2026.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga terus memperluas pembangunan infrastruktur sekolah secara bertahap dan merata, dengan fokus wilayah prioritas berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, Aep menyoroti program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang terus ditingkatkan. Pada 2026, Pemkab Karawang menargetkan pembangunan sebanyak 2.800 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Sebagai upaya penguatan ekonomi lokal, Aep meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan peluang program makan bergizi gratis yang dinilai memiliki potensi perputaran ekonomi hingga Rp2,2 triliun per tahun di Karawang.
Ia juga mendorong dinas terkait untuk memberdayakan UMKM dan petani lokal agar masuk dalam rantai pasok program tersebut, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung masyarakat Karawang.
Sementara itu, Aep mengungkapkan progres sejumlah proyek infrastruktur strategis yang tengah berjalan, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Jalupang. “Pembangunan Jalupang ini mudah-mudahan bisa selesai dalam 18 bulan sampai 2 tahun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Karawang saat ini tengah menuntaskan pematangan lahan, pelebaran akses jalan, serta penyediaan infrastruktur penunjang sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proyek tersebut.
Selain proyek Jalupang, Aep juga menyebut pengembangan KRL menuju Karawang tengah memasuki tahap review Detailed Engineering Design (DED), dengan pembangunan pembangkit listrik direncanakan mulai tahun ini.
“Konektivitas menjadi salah satu tema utama Musrenbang RKPD 2027. Karena ketika seluruh akses terbuka dan infrastruktur terkoneksi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat,” tegas Aep. (*)
