Senat AS Tolak Resolusi Pembatasan Aksi Militer Trump terhadap Iran
PASUNDANEKSPRES.ID - Senat Amerika Serikat memutuskan untuk menolak sebuah upaya yang ingin membatasi aksi militer Presiden Donald Trump terhadap Iran. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (4/3) waktu setempat.
Dilansir dari Reuters, dalam voting tersebut, sebanyak 53 senator menolak melanjutkan pembahasan resolusi, sementara 47 senator mendukung. Hasil ini membuat rencana untuk membatasi kewenangan presiden dalam melakukan aksi militer terhadap Iran gagal dilanjutkan.
Perbedaan pilihan ini sebagian besar mengikuti garis partai. Mayoritas anggota Partai Republik menolak resolusi tersebut, sedangkan sebagian besar Partai Demokrat mendukungnya.
Resolusi itu sebenarnya diajukan untuk menegaskan kembali peran Kongres dalam menentukan keputusan perang. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, Konstitusi memberi Kongres kewenangan untuk menyatakan perang.
Para pendukung resolusi menilai bahwa tindakan militer terhadap Iran seharusnya tidak dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres. Mereka khawatir keputusan sepihak dapat membawa Amerika Serikat ke konflik yang lebih besar.
Namun, pihak yang menolak resolusi berpendapat bahwa presiden memiliki hak sebagai panglima tertinggi militer untuk mengambil tindakan terbatas demi melindungi kepentingan negara.
Senator Republik dari Idaho, Jim Risch, mengatakan operasi tersebut bukanlah perang jangka panjang.
“Ini bukan perang tanpa akhir, bahkan tidak mendekati itu. Ini akan berakhir sangat cepat,” ujarnya saat menyampaikan pendapat menolak resolusi.
Dari pihak Demokrat, kekhawatiran utama adalah kemungkinan Amerika Serikat kembali terlibat dalam konflik panjang di Timur Tengah.
Mereka mengingat pengalaman sebelumnya ketika Amerika terlibat perang panjang di Irak dan Afghanistan, yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menelan banyak biaya serta korban.
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan para senator dihadapkan pada pilihan penting.
“Berdiri bersama rakyat Amerika yang lelah dengan perang di Timur Tengah, atau berpihak kepada Donald Trump yang membawa Amerika ke dalam perang lain,” katanya.
Menurutnya, mereka harus memilih antara mengikuti keinginan masyarakat Amerika yang sudah lelah dengan perang di Timur Tengah atau mendukung kebijakan militer Presiden Trump.
Senator Demokrat Tim Kaine, yang menjadi salah satu pengusul utama resolusi, bahkan menyebut situasi tersebut sebagai perang.
Ia juga menilai pemerintah telah meningkatkan aksi militer tanpa meminta persetujuan Kongres.
Sejak awal, resolusi tersebut memang diperkirakan sulit untuk lolos. Saat ini Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan posisi tersebut, mereka beberapa kali berhasil menggagalkan upaya yang bertujuan membatasi kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer.
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, juga menyatakan bahwa resolusi serupa yang akan dibahas di DPR kemungkinan besar tidak akan disetujui.
Ia berpendapat bahwa membatasi kewenangan presiden saat konflik sedang berlangsung bisa membahayakan pasukan Amerika dan memberi keuntungan bagi pihak lawan.
(ipa)
