2.000 KPM di Brebes Keluar dari Jerat Kemiskinan, Siap Hidup Mandiri

BREBES – Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi keluar dari data kemiskinan.

Mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dan siap hidup mandiri. 

Hal itu ditandai dengan acara  Graduasi Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis 14 Agustus 2025.

Acara itu dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan pejabat lainnya. 

Graduasi adalah program dari Kementerian Sosial untuk mewisuda atau meluluskan warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebab, kondisi sosial ekonomi  para warga tersebut sudah meningkat dan dianggap mampu. Sehingga tidak lagi memerlukan bantuan sosial.  

"Sebelumnya Kemensos melakukan graduasi di Malang dan UGM Yogyakarta. Tapi di Brebes ini peserta graduasinya terbanyak se-Indonesia. Kami sampaikan hormat pada Pak Gubernur, Bupati dan juga pendamping PKH," kata Wamensos, Agus Jabo disela acara. 

Para warga tersebut sebelumnya menerima bansos dengan waktu yang beragam, bahkan ada yang sampai lima tahun.

Mereka ternyata tak nyaman terus menerus berstatus miskin dan menerima bantuan pemerintah,  sehingga mengembangkan usaha mandiri.

Kini mereka telah "lulus" dari kemiskinan dan mengikuti proses graduasi.

Dikatakan Agus, capaian graduasi kemiskinan tertinggi di Indonesia itu bukannya tanpa sebab.

Menurutnya, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi telah bekerja menurunkan kemiskinan saat sebelum dilantik oleh presiden.

"Sebelum Pak Gubernur ini dilantik, sudah datang ke kantor Kemensos dua kali. Tujuannya mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas program pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia 0 persen pada 2026.

Sedangkan jumlah keseluruhan warga miskin di Indonesia di bawah angka 5 persen pada 2029.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, terentaskannya 2.000 KPM dari bansos menjadi tanda bahwa semua elemen bekerja.

Bukan hanya pemerintah semata, namun juga pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. 

Menurut dia, masyarakat menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan tersebut, karena memiliki tekad untuk menjadi lebih baik. Saat ini penurunan kemiskinan di Jateng cukup signifikan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan  0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen. 

Luthfi menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dari satu sektor saja, tapi juga butuh keterlibatan banyak pihak. 

Ia mencontohkan, warga miskin penerima bansos mesti dipastikan memiliki pekerjaan melalui peningkatan ketrampilan.

Oleh karenanya, Dinas Tenaga Kerja diterjunkan untuk menanganinya. 

Termasuk bila tempat tinggalnya tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka dinas terkait perlu melakukan perbaikan. 

Begitu juga dengan anak-anak mereka juga mesti dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan. 

"Output pembangunan wilayah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melakukanya, harus kolaborasi. Kita keroyok bareng-bareng," tandas mantan Kapolda Jateng ini.

Salah keluarga  yang dilakukan garduasi kemiskinan di Brebes, Setia Puji mengaku,  menerima bantuan sosial dari 2020-2025.

Ia Sempat tak memiliki penghasilan usai pulang kampung dari ibu kota. Namun ia bertekad jualan bakso keliling.

Kini usaha mereka lancar dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. 

"Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Tapi motivasi saya bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih mampu," katanya. (*)