165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

SUBANG – Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Subang tidak hanya membutuhkan kesiapan penyelenggara, tetapi juga pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum di setiap tahapan. Sebanyak 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan menjadi wilayah pengawasan yang perlu diantisipasi, terutama terkait potensi pelanggaran pidana, konflik, hingga gangguan keamanan.
Menghadapi hal tersebut, Polres Subang memperkuat pemahaman hukum bagi unsur pengawas Pilkades melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Aula Grant House Subang, Rabu (18/11/2026). Materi yang diberikan mencakup mitigasi pelanggaran hukum, pemetaan kerawanan, hingga sanksi pidana yang dapat timbul dalam tahapan Pilkades.
Kanit IV Tipidkor Satreskrim Polres Subang, IPDA Tandang Primadi, mengatakan pemahaman terhadap aturan hukum menjadi bekal penting bagi pengawas untuk mengenali potensi pelanggaran sejak dini. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi titik-titik kerawanan dan mencegah potensi konflik.
"Unsur pengawas harus memahami potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi dalam setiap tahapan Pilkades, termasuk konsekuensi dan sanksi pidananya. Langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi dan tidak berkembang menjadi konflik," ujar Tandang.
Ia menegaskan, pengawas memiliki peran penting dalam menjaga pelaksanaan demokrasi di tingkat desa agar berlangsung tertib, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, melalui bimtek tersebut, Polres Subang juga memberikan pemahaman mengenai pemetaan kerawanan, pencegahan konflik, serta langkah penanganan apabila terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, DPMD Kabupaten Subang, serta Kejaksaan Negeri Subang yang diwakili Kasi Intel dan Kasubsi Intel. Melalui penguatan pemahaman lintas instansi ini, seluruh unsur pengawas diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran selama tahapan Pilkades Serentak 2026. (cdp/ysp)
