Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|09:38 WIB
Bagikan:
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru (Image From: Kompas.com)

PASUNDANEKSPRES.ID - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Perubahan regulasi tersebut membuka peluang bagi personel dengan pangkat lebih rendah untuk menjadi anggota majelis yang mengadili perwira tinggi Polri.

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerbitan peraturan tersebut menjadi perhatian karena salah satu ketentuan yang diubah berkaitan dengan persyaratan kepangkatan anggota majelis KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis yang mengadili seorang polisi harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Ketentuan itu berpotensi menjadi kendala ketika Polri harus menggelar sidang etik terhadap anggota berpangkat jenderal bintang empat seperti Listyo Sigit.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan Perpol terbaru tersebut. Ia juga mengakui bahwa kebutuhan untuk menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.

"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," kata Johnny Isir saat dikonfirmasi, dikutip detiknews, Kamis (19/11/2026). 

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Sembilan Ketentuan dalam Aturan Kode Etik Polri Diubah

Dalam Perpol terbaru tersebut, terdapat sembilan ketentuan yang mengalami perubahan maupun penambahan. Perubahan mencakup mekanisme pengajuan banding, proses audit investigasi, pemanggilan pemeriksaan, persyaratan kepangkatan majelis, hingga batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.

Salah satu perubahan paling menonjol terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis KKEP wajib memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada pangkat terduga pelanggar. Melalui aturan baru, persyaratan tersebut diperluas sehingga anggota majelis dapat berasal dari personel yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.

Dengan perubahan ini, personel yang memiliki pangkat satu hingga dua tingkat di bawah seorang jenderal juga dapat masuk dalam susunan majelis sidang etik.

Ketentuan serupa diterapkan pada Pasal 74 ayat (3) mengenai keanggotaan KKEP Banding. Susunan majelis banding kini juga memungkinkan personel berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan anggota yang sedang menjalani proses banding.

Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam penyesuaian mekanisme persidangan etik, terutama ketika terduga pelanggar memiliki pangkat tertinggi dalam struktur kepolisian.

Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring

Selain mengubah persyaratan kepangkatan majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur fleksibilitas kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang sebelumnya mewajibkan kehadiran terduga pelanggar secara langsung kini memberikan dua pilihan. Terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung ataupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Artinya, pelaksanaan sidang etik tidak harus selalu berlangsung dengan kehadiran fisik anggota yang diperiksa di ruang persidangan. Penggunaan media elektronik dimungkinkan sepanjang mendapatkan persetujuan dari ketua majelis.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan.

Jika sebelumnya surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, aturan terbaru mengubahnya menjadi tiga hari kalender. Dengan demikian, penghitungan waktu juga mencakup hari Sabtu, Minggu, dan hari libur.

Sementara itu, pada Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang mengatur kewajiban menindaklanjuti hasil audit investigasi melalui gelar perkara. Proses tersebut melibatkan sejumlah fungsi internal Polri, yakni inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Masa Penempatan Khusus Dipangkas Menjadi 20 Hari

Perubahan berikutnya menyangkut ketentuan penempatan anggota Polri di tempat khusus atau patsus.

Dalam aturan sebelumnya, penempatan anggota di tempat khusus dapat dilakukan paling lama 30 hari kerja. Melalui Perpol terbaru, batas waktu tersebut diubah menjadi maksimal 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di lokasi khusus.

Penyesuaian ini berlaku pada Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 109 huruf d. Polri menyebut perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, aturan mengenai persyaratan pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) juga diperjelas melalui perubahan Pasal 111 ayat (2) huruf c.

Ketentuan sebelumnya menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Dalam aturan baru, frasa tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan penambahan frasa tersebut, cakupan ketentuan terkait ancaman pidana lima tahun maupun di atasnya menjadi lebih tegas.

Satu perubahan lainnya terdapat pada ketentuan umum mengenai pengajuan banding. Jika sebelumnya pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, suami atau istri, anak, serta orang tua pelanggar, aturan terbaru membatasi hak pengajuan banding hanya kepada pelanggar.

IPW Nilai Perubahan Aturan Dibutuhkan untuk Sidang Jenderal Bintang Empat

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 turut mendapat tanggapan dari Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng menilai perubahan aturan tersebut merupakan kebutuhan mendesak agar Polri dapat menggelar sidang KKEP terhadap anggota yang memiliki pangkat sangat tinggi, termasuk jenderal bintang empat.

Menurutnya, ketentuan lama mengenai kepangkatan anggota majelis berpotensi menyulitkan pembentukan susunan persidangan ketika terduga pelanggar memiliki pangkat tertinggi. Karena itu, penyesuaian Pasal 42 dinilai diperlukan untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam situasi tersebut.

Ia memandang perubahan regulasi merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan kelembagaan dan memastikan proses penegakan kode etik tetap berjalan.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menilai penerbitan Perpol baru menjadi jalan keluar atas persoalan persyaratan kepangkatan dalam pembentukan majelis sidang etik.

Menurut Anam, setiap pelaksanaan sidang etik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya perubahan regulasi, Polri kini memiliki landasan hukum untuk menyusun majelis yang dapat memeriksa anggota dengan pangkat lebih tinggi.

Ia menilai perubahan tersebut merupakan langkah untuk mengisi kekosongan pengaturan yang sebelumnya berpotensi menghambat proses persidangan.

Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Dugaan Penyadapan

Penerbitan Perpol baru ini tidak terlepas dari perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam perkara tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025. Selain nomor telepon Presiden Prabowo, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Polri juga telah lebih dahulu menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Kedua anggota tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Adapun sidang etik terhadap Listyo Sigit telah diagendakan oleh Polri untuk dilaksanakan pada pekan berikutnya. Dengan terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, persoalan persyaratan kepangkatan majelis yang sebelumnya menjadi kendala kini telah memiliki pengaturan baru.

(ipa)

Berita Terbaru

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

Subang2 menit lalu
Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Headline5 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional7 menit lalu
Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Nasional14 menit lalu
Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Olahraga15 menit lalu
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

Nasional21 menit lalu
Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Jelang Pilkades, Disdukcapil Subang Percepat Perekaman KTP-el, Hak Pilih Warga Jadi Perhatian

Headline25 menit lalu
DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

DWP Kementerian Kehutanan Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di SMPN 1 Subang, Ajak Pelajar Jadi Pelopor Jaga Lingkungan

Subang26 menit lalu
Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

Headline45 menit lalu
Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Nasional1 jam lalu