Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|20:03 WIB
Bagikan:
Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto?
Benarkah PBB Itu Penegak Hukum dan Penengah Bagi Negara yang Berkonflik, Lalu Apa Itu Hak Veto? (Sumber Foto SuaraMuslim.net)

PASUNDAN EKSPRES- Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak veto telah menjadi topik kontroversial yang mendominasi panggung kebijakan internasional.

Lima negara besar, Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris, memegang kendali mutlak atas hak ini, memungkinkan mereka untuk memblokir keputusan apapun yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka.

Salah satu isu yang mencuat belakangan ini adalah penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam konteks konflik Israel-Palestina.

Sebagai catatan, hak veto tidak memiliki batasan penggunaan, sehingga negara-negara pemegang hak ini dapat menggunakannya sebanyak yang mereka inginkan tanpa adanya cooldown.

Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kebijakan PBB, terutama dalam konteks perlindungan terhadap Palestina.

Penting untuk dicatat bahwa hak veto awalnya diberikan kepada negara-negara pendiri PBB sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi besar mereka dalam pembentukan organisasi tersebut.

Namun, dengan berjalannya waktu, banyak negara anggota PBB yang merasa bahwa hak veto semestinya direformasi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Sejumlah negara anggota PBB telah secara terbuka menyuarakan keinginan mereka untuk menghapus hak veto, menilai bahwa hal ini merugikan prinsip demokrasi dan persamaan dalam pengambilan keputusan internasional.

Sebuah gerakan dari berbagai negara anggota PBB mendesak untuk mencabut hak veto melalui inisiatif resmi dengan menyatakan keinginan mereka, yang dapat ditemukan dalam berita berjudul "Member States Call for Removing Veto Power from United Nations."

Namun, pertanyaan krusial muncul apakah mungkin untuk menghilangkan hak veto jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan negara-negara pemegang hak ini?

Negara-negara kuat yang memiliki hak veto cenderung tidak ingin melepaskan keistimewaan ini, terutama jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan nasional mereka.

Sebagai solusi alternatif, beberapa pihak berpendapat bahwa reformasi dalam penggunaan hak veto dapat dilakukan.

Mungkin, negara-negara pemegang hak veto dapat diberikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan hak veto mereka dan menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang mereka ambil.

Hal ini dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sementara tetap mempertahankan eksistensi hak veto.

Sebagai penutup, wacana mengenai hak veto PBB memunculkan pertanyaan serius tentang keadilan dalam pengambilan keputusan global.

Perlukah kita mengevaluasi kembali sistem ini, ataukah reformasi yang lebih bijak adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan keadilan internasional? Pendapat Anda sangat berharga dalam menggali lebih dalam isu kompleks ini.

Berita Terbaru

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

Nasional7 menit lalu
Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Headline19 menit lalu
Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Olahraga11 jam lalu
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Nasional11 jam lalu
Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang13 jam lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta13 jam lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta13 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta14 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta14 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang14 jam lalu