Demi Keselamatan, Dedi Mulyadi Siapkan Hotline bagi Warga Jawa Barat di Timur Tengah
PASUNDANEKSPRES.ID - Dedi Mulyadi menyiapkan layanan hotline bagi warga Jawa Barat yang sedang berada di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini diambil menyusul pecahnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Ketegangan memuncak setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah kota di Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Pada hari yang sama, Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta menargetkan sejumlah pangkalan militer dan aset milik AS di negara-negara Teluk, seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Menanggapi eskalasi konflik tersebut, Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat Jawa Barat yang terdampak atau mengalami kendala agar segera menghubungi hotline yang telah disediakan di nomor 0821-2603-0038.
"Kami sampaikan kepada saudara-saudara saya yang berada di kawasan Timur Tengah yang berasal dari Jawa Barat, yang hari ini dilanda konflik bersenjata, apabila ada kesulitan yang dihadapi silakan hubungi hotline Jabar" tutur Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya akan menjamin keselamatan serta keamanan warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan seluruh warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan bahwa setiap laporan yang diterima akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait, bahkan hingga ke pemerintah pusat jika dibutuhkan.
Mengenai jumlah warga Jabar di kawasan Timur Tengah, Adi menjelaskan bahwa pendataan masih terus diperbarui karena mereka tersebar di berbagai kota dan negara.
Ia juga menyebutkan bahwa warga tersebut berada di sejumlah negara seperti Iran, Kuwait, dan Yaman, serta beberapa negara lain di sekitarnya, dengan latar belakang beragam, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga jamaah umrah yang tertahan akibat situasi keamanan.
"Beberapa sudah menyampaikan kondisi mereka kepada kami, dan komunikasi terus kami lakukan secara bertahap," ucap Adi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa hotline tersebut difungsikan sebagai saluran komunikasi pertama untuk memantau situasi warga sekaligus mempercepat penanganan jika diperlukan tindak lanjut lebih lanjut.
